SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Debat publik pertama 19 Oktober 2024 lalu yang gagal karena dihentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Jawa Timur akibat ricuh telah menelan anggaran sebesar Rp233 juta. Anggaran yang digunakan itu bersumber dari APBD yang dihibahkan ke KPU setempat.
Oleh karena itu, jika KPU gagal lagi menyelenggarakan debat publik, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengancam akan memberikan rekomendasi agar Pilkada diambil alih oleh KPU Provinsi Jatim, dan para komisioner saat ini diminta untuk mundur.
Hal ini terkuak dalam agenda rapat kerja Komisi A DPRD Bojonegoro bersama KPU dan Bawaslu Bojonegoro, Rabu (06/11/2024). Kedua lembaga diwakili oleh sejumlah komisioner masing-masing. Sebab ketua tiap lembaga itu sedang menghadiri kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ariel Sharon menyatakan, bahwa debat perdana telah terbayar menggunakan anggaran APBD. Pembayaran itu diberikan kepada even organizer (EO) untuk penyelenggaraan sebesar Rp147 juta lebih. Sedangkan untuk lembaga penyiaran sebesar Rp86 juta lebih.
“Total anggaran yang kami gunakan kurang lebih sebesar Rp233 juta,” beber Ariel Sharon menjawab pertanyaan pemimpin rapat, Choirul Anam tentang anggaran yang telah diserap dalam debat publik pertama yang dinyatakan gagal.
“Untuk debat selanjutnya, kami akan rapatkan nanti malam (malam ini), mungkin (sampai) agak larut karena kami harus mendiskusikan ini agak panjang, sehingga mungkin hasilnya baru bisa kami ketahui larut malam atau disampaikan pada besok pagi,” lanjut Ariel.
Terkait hal itu, Choirul Anam meminta debat harus tetap dilaksanakan, mengingat KPU telah mendapat dana hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) total sebesar Rp81 miliar. Oleh sebab itu debat harus dilangsungkan dengan segala risikonya.
“Jika anda rapat nanti malam tetap tidak ada titik temu, apakah KPU berani menyelenggarakan debat?,” tanya Irul, sapaan akrab Coirul Anam.
“Berani,” jawab Ariel tegas.
“Lebih baik ambil risiko daripada tidak sama sekali, kalau ndak berani mundur saja ndak apa apa,” sambung Irul seraya menambahkan agar pihaknya dikabari apapun hasil rapat KPU mengenai debat.
Namun begitu, bagi Politikus muda dari PPP ini, kali ini merupakan kesempatan terakhir bagi KPU untuk bisa menyelenggarakan debat publik. Karena jika setelah rapat ternyata KPU tidak bisa lagi melangsungkan debat, maka Komisi A akan mengeluarkan rekomendasi tegas.
“Rekomendasi Komisi A jelas, mundur kalian semua lima orang. Kami akan minta kepada KPU Jatim maupun KPU Pusat untuk mengambil alih pelaksanaan Pilkada (Bojonegoro), bisa disampaikan kepada ketua ya,” pesan Irul.
“Jika tanggal 13 November 2024 besok tidak bisa melaksanakan debat, maka pada tanggal 14 November 2024, Komisi A minta semua komisioner KPU membuat surat pengunduran diri,” lanjut Choirul.
“Siap,” sahut tiga Komisioner KPU Bojonegoro yang saat itu hadir, yakni Ariel Sharon, Waryono, dan Sholihuddin.(fin)
