SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja) memilih walk out meninggalkan forum saat hearing atau dengar pendapat dengan operator ladang minyak Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (11/12/2024). Hal itu karena Forkomas Ba-Ja menginginkan Presiden ExxonMobil yang hadir langsung, dan bukan diwakilkan yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus tuntutan.
Pertemuan yang digelar di gedung DPRD Bojonegoro tersebut sedianya akan membahas tuntutan atau aspirasi dari Forkomas Ba-Ja. Diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah (perda) nomor 23 tahun 2011 tentang konten lokal, pengembalian corporate social responsibility (CSR) ke desa ring satu Kecamatan Gayam, dan keterlibatan kontraktor lokal ring satu Blok Cepu.
“Kami memutuskan walk out karena yang mewakili EMCL dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Bojonegoro hanya orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi atau tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan tuntutan dari Forkomas Ba-Ja,” kata Dewan Penasihat Forkomas Ba-Ja, Parmani kepada Suarabanyuurip.com.
Parmani menegaskan, jika tuntutan tidak dikabulkan EMCL, Forkomas Ba-Ja akan datang ke Jakarta untuk mengadu ke Komisi VII DPR RI dan meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak EMCL di Blok Cepu dan menggantinya dengan perusahaan lain sebagai operator di Blok Cepu.
“Forkomas Ba-Ja akan menuntut EMCL ke DPR RI agar operasinya distop sampai 2035 dan diganti perusahaan lain sebagai operator di Blok Cepu,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, Forkomas Ba-Ja memilih meninggalkan forum, karena hanya petinggi EMCL di Bojonegoro yang hadir.
“Mereka meminta Presiden ExxonMobil hadir secara langsung, dan memutuskan tuntutan Forkomas Ba-Ja,” kata Lasuri.
Dia mengatakan, meski Forkomas Ba-Ja walk out, Komisi B tetap melanjutkan hearing dengan EMCL untuk mengetahui kebenaran terkait tuntutan masyarakat tersebut. Terutama dalam pelaksanaan konten lokal untuk melibatkan vendor lokal ikut di proyek-proyek EMCL.
“Kami akan menelusuri dan kroscek terlebih dahulu di lapangan dari tuntutan Forkomas Ba-Ja dan keterangan EMCL mana yang benar. Sehingga setelah diketahui akan kami buat rekomendasi mengenai hal tersebut,” ujarnya.
Lasuri menjelaskan, untuk mencari bukti mengenai keterlibatan vendor lokal Komisi B DPRD akan menjadwalkan ke EMCL, atau memanggil EMCL pusat.
“Terpenting kami sudah memfasilitasi Forkomas Ba-Ja, tapi kami ingin mendalami tidak menerima aduan sepihak dan akan kroscek di EMCL,” imbuhnya.
Sementara itu, External Engagement & Socioeconomics EMCL, Tezhart Elvandiar mengatakan, telah menjawab pertanyaan dari DPRD Bojonegoro, yakni soal prospek produksi minyak kedepan.
“Intinya bersama SKK Migas, kami terus berupaya melakukan optimalisasi produksi dari Blok Cepu,” katanya.(jk)
