SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang selalu tinggi dari tahun ke tahun belakangan ini memantik perhatian kalangan akademikus. Perencanaan yang kurang matang ditengarai menjadi faktor utama penyebab tingginya Silpa hingga mencapai triliunan rupiah.
Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro), Moh. Saiful Anam mengatakan, Silpa yang tinggi di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro dapat digunakan untuk mengukur atau menilai kinerja pemerintah.
“Hampir seluruh daerah memiliki Silpa yang cukup tinggi, ini menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran,” kata Saiful Anam kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (07/01/2025).
Khusus di Kabupaten Bojonegoro sendiri, pria yang karib disapa Anam itu menilai, terdapat beberapa faktor penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro. Diantara adalah perencanaan yang kurang matang yang menjadikan keterlambatan pembayaran di akhir tahun anggaran.
“Perencanaan ini akan sangat berpengaruh terkait pembangunan daerah, karena dalam melakukan pembangunan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu sering kali memakan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan harus tertunda,” ujarnya.
Kemudian faktor lainnya adalah efisiensi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab), sebab semakin banyak anggaran yang dikelola akan semakin besar peluang kesalahan dalam mengelola anggaran.
Faktor berikutnya adalah pendapatan yang tinggi di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (Migas) ini sebutan lain Bojonegoro. Apalagi, Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mendapatkan dana segar dari dana bagi hasil (DBH) Migas yang mencapai Rp12,9 triliun terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.
“Akan sangat ironis anggaran sebesar itu tidak terserap sehingga menjadikan Silpa setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bisa mengelola itu untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Kemudian, pola kebijakan yang dianggap konservatif juga menjadi faktor penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro. Namun dari kesemua faktor yang diuraikan, perencanaan yang kurang matang merupakan sebab utama tingginya Silpa.
“Sebab jika perencanaan sudah matang, ketika pemkab melakukan eksekusi belanja daerah dapat menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tepat,” tandasnya.
Untuk diketahui silpa APBD Bojonegoro selalu tinggi selama rezim Anna Mu’awanah. Tahun 2018 jumlahnya sebesar Rp2,01 triliun, kemudian naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2019. Silpa ini naik lagi pada 2020 sebesar Rp2,43 triliun dan menjadi Rp2,82 triliun pada 2021.
Lalu di tahun 2022 melejit mencapai Rp3,2 triliun. Berikutnya Silpa APBD tahun 2023 mencapai Rp3,67 triliun dan menjadi tertinggi se-Jawa Timur.(fin)
