SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hingga April 2024 ini baru mencapai 12 persen dari sebesar Rp 8,7 triliun. Menanggapi hal tersebut, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim mengatakan minimnya serapan itu masih wajar, namun harus melakukan percepatan serapan.
Staf Riset dan Analisa Fitra Jatim Mauli Fikr mengatakan, tidak ada masalah yang signifikan. Bahkan kalau diperhatikan angka 12 persen itu memang rata-rata serapan APBD nasional.
“Jadi masih wajar, meskipun di data saya serapan APBD Bojonegoro hingga 27 April 2024 ini masih 7,48 persen,” katanya, Minggu (28/4/2024).
Dia mengatakan, percepatan serapan APBD Bojonegoro sangat dibutuhkan, namun juga harus memperhatikan kemampuan fiskal. Karena memang saat ini belum sampai di pertengahan tahun.
“Saya juga belum tahu data postur realisasi APBDnya. Karena untuk melihat kesehatan dan kinerja lainnya perlu data anggaran yang komplit,” katanya.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 tahun 2023 dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2023, APBD Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp. 8.770.537.918.845,00.
APBD Bojonegoro sebesar Rp. 8,77 triliun itu didapat dari belanja sebesar Rp. 8,23 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 535,5 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifa sebeumnya membenarkan serapan APBD 2024 baru mencapai 12 persen hingga April ini. Namun, dia tidak menyebutkan alasan mengapa serapan masih minim.
“Baru mencapai 12 persen hingga April ini,” katanya.(jk)
