SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) menyarankan program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan ke kantin sekolah. Agar peristiwa dugaan keracunan MBG di SDN Semanding, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Rabu (24/9/2025), tidak terulang lagi.
Koordinator APPA Bojonegoro, Nafidatul Himah berpendapat pelaksana pelayanan pemenuhan gizi untuk MBG lebih bagus jika dikembalikan ke lingkup kantin sekolah. Tetapi dengan syarat tetap harus memenuhi standar kesehatan.
“Karena kalau yang masak ini dapurnya dekat sekolah kan masakan bisa lebih segar, bisa memangkas waktu pendistribusian MBG,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (26/9/2025).
Meski dikembalikan ke kantin sekolah, Hima, sapaan akrabnya, menekankan pelaksananya harus mendapat pengawasan ketat dan pembinaan dari badan gizi yang berwenang.
“Harus ada rapotnya, pengawas harus punya standar waktu distribusi yang juga jelas, juga tanggal kapan pembelian bahan masak sampai batas waktu masakan sampai ke tangan siswa, sekaligus harus pula higienis, sehingga mencegah kasus keracunan MBG,” tegasnya.
Di sisi lain, Hima mengapresiasi respon cepat DPRD Bojonegoro menanggapi kejadian dugaan keracunan MBG. Walaupun masih sebatas dugaan, sanksi tegas semestinya juga diterapkan jika terbukti memenuhi unsur kelalaian yang berakibat pada keracunan MBG.
“Jadi selain quality controlnya diperketat, ada sanksi hukum yang mestinya dikenakan kepada dapur penyedia MBG jika terbukti lalai dan menyebabkan para siswa keracunan makanan, saya kira itu sih masukan dari saya,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, peristiwa keracunan yang dialami tujuh siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Semanding, memantik reaksi DPRD Bojonegoro. Wakil rakyat segera memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dibina.
“Dalam waktu dekat, akan kami panggil seluruh SPPG-nya,” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar kepada Suarabanyuurip.com.
Menurut Umar, begitu ia disapa, perlu dibedah ihwal Standart Operational Procedure (SOP) yang dilakukan oleh SPPG yang menangani MBG. Selain itu, pihak sekolah agar proaktif berkoordinasi dengan SPPG atau dapur mitra.
Tak hanya SPPG, DPRD Bojonegoro akan turut memanggil dinas kesehatan (dinkes) karena dinilai memiliki peran terhadap kelayakan makanan yang dimasak dan dibagikan.
“Kami akan adakan hearing dan lakukan pembinaan,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyampaikan hasil uji laboratorium terhadap sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Semanding, dinyatakan memenuhi syarat untuk dikomsumsi.
MBG tersebut dibagikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Terdiri dari nasi putih, satu potong kecil ayam bumbu asam manis, seiris tahu, salad, dan satu buah pisang.
“Kandungannya masih dalam batas aman,” kata Ninik Susmiati melalui pesan Whatsapp kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (26/9/2025) siang.
Meski begitu, Ninik melanjutkan, hasil uji laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Bojonegoro atas sampel makanan MBG tersebut baru dalam tahap uji mikrobiologi. Belum utuh menyeluruh hingga pada uji kandungan kimianya.
“(untuk hasil) Uji kimianya masih proses. Sudah kami kirim ke laboratorium di Surabaya,” ujarnya.(fin)
