SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar rapat dengan pendapat (RDP) bersama satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se Bojonegoro, Rabu (4/2/2026) sore. Dalam rapat tersebut, wakil rakyat meminta menu makan bergizi gratis (MBG) perlu diperbaiki, agar tidak sembarangan diberikan kepada siswa.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, rapat evaluasi ini digelar karena banyak keluhan dari masyarakat terkait menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG di wilayah Bojonegoro.
“Selain itu, rapat evaluasi digelar agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Itu poin pentingnya,” jelasnya.
Dia mengatakan, karena adanya program MBG, pemerintah daerah mendapat multiplier effect luar biasa. Misalnya dapat mengurangi angka pengangguran di Bojonegoro atau menciptakan hampir 6.000 lapangan pekerjaan.
“Termasuk angka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sekitar 6 sekian persen, dibanding saat Bupati Wahono baru dilantik hanya di atas 1 persen,” jelasnya.
Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong agar MBG tetap berjalan lancar. Namun terdapat catatan mengenai pelaksanaan program MBG di Bojonegoro, terutama terkait pemilihan menu.
“Program ini sangat kompleks, sehingga tidak bisa langsung membalikkan tangan. Sehingga yang perlu diterapkan adalah disiplin standar operasional prosedur atau SOP; utamanya terkait menu,” ujarnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Bojonegoro, Tommy Mandala Putra mengatakan, tercatat sebanyak 133 SPPG aktif di Bojonegoro.
“Semua masukan, saran dan kritik dari semua pihak baik dari legislatif dan eksekutif akan kita sampaikan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya,” jelasnya.(jk)
