APBD Bojonegoro Rp 7,8 Triliun Baru Terserap 37,07 Persen, DPRD Minta Kinerja OPD Dievaluasi

Kantor Pemkab Bojonegoro.
Kantor Pemkab Bojonegoro di Jalan Mas Tumapel.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebesar Rp 7,8 triliun baru terserap Rp 2,89 triliun atau 37,07 persen. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera mengevaluasi kinerja organsiasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh.

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo mengatakan, hingga akhir September kemarin serapan APBD Bojonegoro baru 37,07 persen atau Rp 2,89 triliun dari total pagi Rp 7,8 triliun.

“Serapan APBD masih minim, sehingga diperlukan percepatan dalam belanja terutama di pekerjaan fisik,” katanya, Kamis (2/10/2025).

Anie mengungkapkan belum semua sektor belanja mencapai 50 persen menjelang akhir tahun 2025 ini. Misalnya untuk belanja pegawai terserap Rp 1,2 triliun dari pagu Rp 2,3 triliun. Kemudian, belanja barang dan jasa terserap Rp 720 miliar dari pagu anggaran Rp 1,6 triliun dan belanja hibah terserap Rp 114 miliar dari pagu Rp 326 miliar.

Untuk belanja bantuan sosial terserap sekitar Rp 31 miliar dari total pagu anggaran Rp 170 miliar. Kecuali belanja operasional sudah terserap 50 persen dari pagu anggaran Rp 4,3 triliun realisasi Rp 2 triliun.

“Banyak sektor belanja yang belum mencapai 50 persen,” ungkapnya

Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menyatakan, legislatif sudah kerap mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan program prioritas. Termasuk melakukan evaluasi terhadap masing-masing OPD yang serapannya rendah.

“Jika serapan APBD rendah pasti berdampak buruk bagi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi juga akan melambat,” kata Umar.

Politisi PKB itu menyarankan agar serapan APBD ditarget tiap triwulan. Sehingga pada pertengahan tahun serapannya bisa mencapai 50 persen, dan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Proyek-proyek dan program-program yang dianggarkan bisa molor dan menimbulkan masalah baru jika tidak segera direalisasikan, padahal ini berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait