Oleh : Ariraya Sulistya Sedayu.
Dampak Ekonomi Lokal dari Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Sejak Januari 2025, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi salah satu wajah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Tujuannya mulia: memastikan anak-anak sekolah, balita, hingga ibu hamil mendapatkan asupan gizi layak dua kali seminggu. Tapi di balik aroma lauk pauk di dapur-dapur MBG yang kini mengepul di seluruh penjuru Blora, ada aroma lain yang mulai tercium: ekonomi pasar tradisional yang kian sesak napas.
Pemerintah daerah mencatat, hingga September 2025 terdapat 48 dapur komunitas MBG aktif di 16 kecamatan, dengan penerima manfaat mencapai lebih dari 126 ribu orang. Angka itu terdengar menakjubkan terlebih ketika dikaitkan dengan jargon peningkatan gizi nasional. Namun di sisi lain, para pedagang pasar Sidomakmur, Pasar Blora, hingga Pasar Kunduran mulai merasakan gejala sebaliknya: omzet menurun, stok langka, dan harga melambung.
Harga Naik, Daya Beli Turun
Lonjakan permintaan bahan pangan dari dapur MBG menjadi faktor utama pergeseran ekonomi lokal. Permintaan telur ayam, misalnya, meningkat tajam karena menjadi menu rutin MBG. Akibatnya harga di pasar melonjak dari Rp25 ribu menjadi Rp28 ribu per kilogram. Bagi konsumen biasa, ini bukan kabar baik. Daya beli menurun, dan para pedagang kehilangan pembeli harian mereka.
Kisah serupa terjadi pada daging ayam ras. Di beberapa pasar, harganya menembus Rp40 ribu per kilogram kenaikan yang tak sepenuhnya menguntungkan pedagang.
“Pembeli kabur, tapi harga dari pemasok naik,” keluh seorang pedagang di Pasar Sidomakmur. Ia mengaku kehilangan hingga separuh pendapatannya sejak MBG berjalan.
Di permukaan, kenaikan harga tampak sebagai peluang bagi peternak atau pemasok besar. Namun di lapangan, rantai pasok yang terserap oleh dapur MBG justru memotong jalur perdagangan tradisional. Pedagang kecil tak lagi menjadi perantara utama, karena dapur MBG membeli langsung ke peternak atau distributor besar. Sirkulasi uang memang berputar, tapi tidak merata. Sebagian besar tersedot di hulu dan dapur-dapur besar, meninggalkan pasar tradisional dengan perputaran transaksi yang menurun.
Antara Petani Lokal dan Pasokan Terpusat
Bupati Blora Arief Rohman telah menyerukan agar dapur MBG “memanfaatkan hasil pertanian lokal sebanyak mungkin.” Instruksi itu tepat. Sebab, bila pengadaan bahan pangan terpusat pada korporasi besar, petani kecil dan UMKM pangan lokal akan tergusur dari rantai pasok.
Program MBG sejatinya punya potensi menjadi penggerak ekonomi desa. Jika beras, sayuran, dan lauk-pauk dibeli dari petani Blora sendiri, efek penggandanya akan terasa: petani berproduksi lebih banyak, pasar lokal hidup, dan dapur MBG menjadi motor ekonomi rakyat. Tapi jika bahan pangan justru diambil dari luar daerah, MBG hanya akan menjadi mesin distribusi uang yang keluar dari Blora.
Sebuah riset dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat pola serupa di beberapa daerah: harga pangan melonjak, pelaku UMKM kehilangan ruang gerak, dan pasar tradisional kehilangan pelanggan tetap. Di Blora, gejalanya mulai nyata. Anak-anak yang kini makan gratis di sekolah membuat penjualan jajanan dan kantin sekitar sekolah menurun tajam.
Menciptakan Kerja, Menghapus Pekerjaan
Di sisi lain, MBG memang membuka lapangan kerja baru. Setiap dapur MBG mempekerjakan lima hingga sepuluh orang warga sekitar: juru masak, pengemas, hingga kurir makanan. Ratusan warga kini punya sumber penghasilan baru, terutama ibu-ibu rumah tangga di desa. Tapi di sisi berlawanan, pedagang kecil yang kehilangan pelanggan adalah pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Pedagang telur, sayur, dan lauk siap saji di pasar tradisional kini bersaing dengan dapur besar yang membeli dalam skala tonase. Pedagang kantin sekolah yang dulu bisa bertahan dengan laba kecil, kini terhimpit oleh kebijakan yang tak pernah melibatkan mereka sejak awal. Ironisnya, program yang semestinya menyehatkan anak-anak justru membuat sebagian orang tua mereka kesulitan mencari nafkah.
Gizi dan Ekonomi yang Berjarak
Kita tentu tak ingin menggugat niat baik negara memberi makan anak-anak. Tetapi program publik sebesar MBG seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah perut yang kenyang, melainkan juga dari seberapa banyak piring ekonomi rakyat ikut terisi.
Program MBG di Blora membuktikan bahwa setiap kebijakan gizi selalu membawa implikasi ekonomi. Jika tidak dikelola hati-hati, dapur-dapur MBG bisa menjadi “supermarket” baru yang mematikan nadi pasar tradisional.
Dibutuhkan mekanisme kemitraan yang lebih adil misalnya, mewajibkan dapur MBG berbelanja minimal 60 persen bahan baku di pasar tradisional setempat, atau menggandeng koperasi pedagang pasar sebagai penyedia bahan rutin. Dengan begitu, ekonomi rakyat tidak tersisih oleh program yang sejatinya dibuat untuk rakyat.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis adalah gagasan progresif, tetapi implementasinya menuntut kecerdasan lokal. Blora punya peluang menjadi contoh sukses bila mampu menyeimbangkan dua hal: pemenuhan gizi dan ketahanan ekonomi rakyat.
Tanpa keseimbangan itu, program ini hanya akan menciptakan gizi sehat bagi anak-anak, namun menimbulkan “lapar” baru bagi para pedagang kecil di pasar tradisional.
Penulis adalah Akademisi dan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
