SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, Jawa Timur, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), dianggap hanya menjadi beban keuangan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal, sehingga PT BBS perlu diaudit secara menyeluruh.
Mantan anggota DPRD Bojonegoro periode 2004-2014, Agus Susanto Rismanto menilai, semenjak PT BBS berdiri belum secara maksimal memberikan kontribusi PAD bagi Bojonegoro. Padahal Pemkab Bojonegoro telah memberikan modal cukup besar.
“Itu membuktikan PT BBS sudah tidak relevan, sehingga perlu diaudit,” katanya, Minggu (16/11/2025).
Menurut Gus Ris, panggilan akrab Agus Susanto Rismanto, PT BBS hanya membebani keuangan daerah. Itu terjadi setelah PT BBS tidak mengelola The Residence di Jalan Nasional Bojonegoro–Cepu, Desa Talok, Kecamatan Kalitidu dan saat ini hanya mengandalkan pihak ketiga saja.
Dalam pengelolaan The Residence, ungkap Gus Ris, PT BBS hanya mendapat keuntungan 5 persen. Sedangkan mitra yang digandeng, PT Etika Dharma Bangun Sarana (EDBS) mendapatkan 95 persen. Padahal tanah yang disewa untuk The Residence milik Pemkab Bojonegoro, dan PT BBS harus membayar sewanya setiap tahun.
“Ini kan tidak masuk akal. Hanya akal-akalan, dan sangat merugikan Bojonegoro,” tegas pria yang berprofesi sebagai advokad itu.
Selain itu, Gus Ris melanjutkan, PT BBS juga gagal membangun pabrik pengolahan gas flare di Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Padahal, alokasi gas saat itu telah diberikan oleh pemerintah pusat.
“Sekarang hanya mengelola sumur minyak tua. Itu bisa karena ada campur tangan dari pemerintah,” ungkapnya.
Untuk itu, Gus Ris mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro melakukan audit secara total dan kemudian membubarkan PT BBS.
“Dari sini nantinya bisa diketahui sumber permasalahannya, seperti profesionalitas hingga pengelolaan perusahaan,” tegasnya.
Sementara Manager Operasi PT BBS, Muhammad Ali Imron, dan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro, Budi Sukisna, sedang berupaya dikonfirmasi. Pesan WhatsApp maupun panggilan telepon belum direspon hingga berita ini ditayangkan.
Namun, Ali Imron sebelumnya pernah menyampaikan, jumlah dividen yang disetorkan BBS Bojonegoro, sejak jabatan direktur pertama tidak stabil. Kali pertama, Direktur BBS dijabat oleh Meduk Subianto pada periode 2006 sampai 2010, dividen yang disetorkan sebesar Rp3.484.728.786,00.
Lalu ketika Direktur BBS dijabat Deddy Afidick mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dividen BBS naik hingga tembus Rp8.563.680.899,00. Jumlah deviden ini merupakan akumulasi tertinggi yang dipengaruhi oleh banyaknya project waktu itu.
Setelah itu dividen BUMD PT BBS turun drastis, bahkan minus ketika dijabat Edi Fritz. Mantan pegawai migas ini menahkodai PT BBS hanya setahun, dan kemudian mengundurkan diri.
Dividen BUMD PT BBS mulai merangkak naik masa Tonny Ade Irawan yang menjabat Dirut sejak 2017 sampai dengan 2019. Laba perusahaan tahun 2019 era Tonny sebesar Rp 1,8 milliar disepakati digunakan menutup piutang tahun 2015 yang tidak mungkin lagi tertagih untuk memperkuat dan memperbaiki keuangan perusahaan. Sehingga dividen yang disetorkan sebesar Rp535.681.024.
Dividen BBS kemudian naik lagi ketika dijabat oleh Thomas Gunawan pada 2020 sampai dengan 2021. Yaitu sebesar Rp3.620.236.240,00.
Selanjutnya, pada tahun 2022 sampai tahun 2023, BUMD PT BBS dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur, Setyo Hartono. Dividennya dalam waktu satu tahun sebesar Rp2.127.089.246,00. Mantan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini ditunjuk lagi menjadi Plt Direktur BBS melalui RUPS pada 23 Februari 2024 lalu. Dan, Dividen BBS tahun 2024 sebesar Rp 408 juta.
Sementara, Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, PT BBS tahun 2025 ditarget bisa menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,27 miliar.(jk)
