SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD setempat untuk tetap mempertahankan BUMD PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Namun, Kadin menyarankan, agar perusahaan pelat merah itu diaudit secara menyeluruh dan ditata agar lebih profesional sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) makasimal.
“Saya kira audit secara menyeluruh dan penataan manajemen ini lebih tepat untuk mempertahankan dan menyelamatakan BUMD BBS. Daripada perusahaan itu dibubarkan dan terus membikin BUMD baru lagi, tapi kalau nggak dikelola profesional ya percuma saja,” kata Ketua Kadin Bojonegoro, Gatot Rianto Eko Prabowo kepada suarabanyuurip.com, Senin (17/11/2025).
Pernyataan Gatot tersebut menanggapi desakan Mantan anggota DPRD Bojonegoro periode 2004-2014, Agus Susanto Rismanto. Gus Ris, panggilan akrabnya, mendesak kepada pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD membubarkan BUMD PT BBS, karena dinilai hanya membebani keuangan daerah. Kontribusi PAD yang diberikan tidak maksimal dibanding modal yang diberikan.
Menurut Gatot, audit secara menyeluruh ini penting dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro sebagai pemilik saham. Tujuannya untuk mengetahui akar permasalahan yang dihadapi BUMD BBS, memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong perbaikan tata kelola kinerja keuangan dan direksi.
Ia mengungkapkan, seperti perjanjian kerja sama pengelolaan Talok Residence atau Dormitory yang dilakukan BUMD BBS dengan PT Etika Dharma Bangun Sarana (EDBS). Dalam perjanjian ini, BBS hanya mendapatkan keuntungan 5 persen, sedangkan mitranya, PT Etika memperoleh 95 persen.
“Audit secara menyeluruh ini harus segera dilakukan untuk menyelamatkan BUMD BBS. Jangan sampai direkturnya kaya, tapi perusahaannya miskin. Dan, dokumen perjanjian pengelolaan Dormitory itu harus dibuka ke publik, karena merugikan Bojonegoro,” tegas pria kelahiran Desa Jari, Kecamatan Gondang, Bojonegoro itu.
Ia juga menyarankan, agar direksi BUMD BBS diisi orang-orang profesional yang memiliki integritas tinggi. Agar bisa mengembangkan lini bisnisnya, sehingga mampu memberikan dividen maksimal untuk PAD Bojonegoro.
“Bagi calon direksi baru BBS harus menandatangani pakta integritas di hadapan bupati. Misalnya, ada target dividen yang harus dipenuhi dalam setahun, dan apabila tidak sanggup memenuhi harus mengundurkan diri. Sehingga direksi ini juga memiliki tanggungjawab moral kepada publik,” sarannya.
Gatot menilai, rekrutmen calon direksi BUMD BBS yang sedang berlangsung sekarang ini menjadi momentum penting untuk melakukan pennataan perusahaan. Agar BUMD BBS kedepan ditangani oleh orang-orang yang ebih profesional dan memiliki integritas tinggi.
“Kalau memang yang sudah lolos seleksi sekarang ini tidak memenuhi kualifikasi ya dibatalkan saja dan dibuka pendaftaran baru. Daripada tetap direkrut tapi tidak bisa membawa kemajuan perusahaan,” tandas pengusaha tambang itu.
Menurut Gatot, BUMD BBS seharusnya bisa mengembangkan linis bisnisnya, karena banyak peluang pekerjaan dan usaha. Seperti di bidang migas, konstruksi maupun lain-lainnya.
“Namun sampai sekarang BUMD BBS tidak mampu untuk itu. Ini terjadi karena tidak dikelola secara profesional. Banyak daerah-daerah yang APBD-nya di bawah Bojonegoro, tapi BUMD-nya mampu memberikan setoran PAD besar,” tutur pria yang pernah berprofesi menjadi juranlis tv nasional itu.
Gus Ris sebelumnya menyampaikan, BUMD Bojonegoro PT BBS hanya menjadi beban keuangan daerah, karena kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal.
“Itu membuktikan PT BBS sudah tidak relevan, dan harus dibubarkan,” tegasnya.(red)
