SuaraBanyuurip.com – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur bergelimang harta, karena menjadi daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. APBD Bojonegoro tahun 2025 mencapai Rp 7,8 triliun. Jumlah ini menjadikan Bojonegoro sebagai kabupaten terkaya nomor dua di Jawa Timur.
Seharusnya, dengan APBD sebesar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro lebih leluasa mengelola anggaran, dan mendorong sektor-sektor strategis untuk mempercepat peningkatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, tingginya APBD Bojonegoro, hingga kini belum mampu sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi. Apalagi tahun 2026 ini, daerah-daerah termasuk Bojonegoro menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, SuaraBanyuurip.com melakukan wawancara eksklusif dengan Abdul Wahid Azar, Penulis Buku Trilogi Arah Bangsa, Dari Retopeksi ke Prospeksi:
Banyak daerah mengalami tekanan fiskal. Bagaimana posisi Bojonegoro dalam konteks nasional?
Mari kita mulai dari kontras yang nyata.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang pokok sekitar Rp 3,4 triliun pada 2025. Kabupaten Kepahiang memiliki utang Rp 24,4 miliar kepada pihak ketiga akibat proyek infrastruktur. Artinya ada daerah yang berutang agar pembangunan tetap berjalan.
Sementara itu, Bojonegoro memiliki SiLPA sekitar Rp 1,58 triliun. Satu daerah mencari pinjaman demi bergerak. Satu daerah memiliki sisa triliunan yang diam.
Secara kas, Bojonegoro kuat. Tetapi pertanyaannya bukan seberapa besar kasnya. Melainkan, seberapa cepat kas itu mengubah hidup rakyatnya?
Apa maksud Anda dengan mengubah hidup rakyat?
Saya pakai logika keluarga agar sederhana. Bayangkan seorang ayah memiliki penghasilan besar. Setelah semua kebutuhan rutin terpenuhi, masih ada sisa miliaran rupiah. Uang itu ia taruh di bank. Diam. Aman. Menghasilkan bunga. Bahkan mungkin ada cashback atau insentif tertentu. Tetapi di rumah masih ada anak yang belum bekerja. Masih ada anggota keluarga yang ekonominya belum stabil. Masih ada kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal.
Lalu sang ayah berkata, “Uangnya aman kok di bank. Bahkan bertambah.” Secara angka, mungkin benar. Tapi secara moral, apakah itu cukup? Apakah bunga dan cashback itu lebih penting daripada membuka usaha atau menciptakan pekerjaan bagi anaknya? Apakah rasa aman di rekening lebih utama daripada memastikan keluarganya mandiri?
Sekarang lihat kondisi Bojonegoro.
144.900 warga masih miskin (11,49 persen). 34.785 pengangguran. IPM 73,74 dan peringkat 25 se-Jawa Timur. 2.774 perkara perceraian dalam satu tahun. Stunting belum mencapai kondisi minimal ideal.
Kalau Rp1,58 triliun hanya diam setahun di sistem perbankan, menghasilkan nilai finansial, sementara ribuan warga masih menunggu pekerjaan, maka pertanyaannya bukan soal bunga. Pertanyaannya soal prioritas. Uang publik bukan untuk sekadar bertambah secara nominal. Uang publik harus bertambah nilainya dalam kehidupan rakyat.
Tapi, sebagian pihak menyebut SiLPA adalah bentuk disiplin fiskal agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Bagaimana menurut Anda ?
Disiplin fiskal itu penting. Tetapi kalau penggunaan SiLPA sesuai hukum, transparan, akuntabel, dan tidak ada korupsi, lalu kenapa takut membelanjakannya untuk rakyat?
APBD bukan dana pribadi. APBD adalah amanah publik. Yang harus ditakuti bukan penggunaan anggaran. Yang harus ditakuti adalah ketika uang rakyat tidak dipakai maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Rp 1,58 triliun itu potensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Itu percepatan turunnya kemiskinan. Itu lompatan IPM. Itu penurunan stunting yang lebih cepat.
Kalau legalitas aman tetapi uang tidak digerakkan, yang hilang bukan sekadar angka. Yang hilang adalah momentum generasi.
Apa langkah konkret yang bisa dilakukan Bojonegoro sekarang ini?
Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Bojonegoro segera. Bukan tim seremoni. Bukan tim simbolik. Tapi tim profesional lintas sektor dengan mandat jelas untuk mendesain roadmap industrialisasi 10–15 tahun, menghitung proyeksi penciptaan lapangan kerja, mengarahkan SiLPA ke belanja produktif, menentukan target penurunan kemiskinan dan pengangguran, mengundang ahli ekonomi regional dan perencana kawasan industri.
Kalau ingin hasil berbeda, pendekatannya harus berbeda.
Apakah Bojonegoro perlu jadi Kawasan Industri ?
Harus. Jawa Timur sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE. Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Kalau daerah lain mampu membangun mesin ekonomi baru, Bojonegoro juga bisa. Bojonegoro memiliki banyak potensi yang bisa menjadi magnet investor. Seperti melimpahnya sumber migas, pertanian, perkebunan, perternakan, dan lain-lainnya.
Untuk itu, Bojonegoro harus berani membangun kawasan industri atau KEK berbasis hilirisasi. Dan harus ada regulasi daerah yang memprioritaskan tenaga kerja putra-putri Bojonegoro.
Anak-anak Bojonegoro itu cerdas. Banyak yang menjadi menteri. Banyak yang menjadi pejabat tinggi. Banyak yang menjadi eksekutif BUMN dan profesional nasional. Masalahnya bukan kualitas SDM. Masalahnya kesempatan di rumah sendiri belum terbuka maksimal.
Kalau dalam 5–10 tahun kawasan industri mampu menyerap 10.000–15.000 tenaga kerja, maka 34.785 pengangguran bisa ditekan signifikan. Kemiskinan turun. IPM melonjak. Tekanan sosial berkurang. Itulah transformasi nyata.
Pesan terakhir Anda?
Dalam Buku Trilogi Arah Bangsa, saya selaku penulis menyampaikan bahwa kekayaan tanpa desain ekonomi hanya akan menjadi kebanggaan administratif.
Sebagai pengusaha, saya tahu satu hal sederhana: uang hanya bernilai ketika ia bekerja. Ketika ia menciptakan usaha. Ketika ia membuka lapangan kerja. Ketika ia menggerakkan perputaran ekonomi.
Bojonegoro tidak kekurangan dana. Bojonegoro tidak kekurangan SDM. Bojonegoro tidak kekurangan potensi.
Yang dibutuhkan adalah keberanian menggerakkan.
APBD gemuk tidak cukup. Bojonegoro harus kaya industri. Kaya pekerjaan. Kaya masa depan. Karena seperti yang saya tulis dalam Trilogi Arah Bangsa, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukanlah seberapa besar sisa anggarannya — tetapi seberapa kecil sisa penderitaan rakyatnya. Dan sejarah selalu berpihak pada daerah yang berani bergerak.
