SuaraBanyuurip.com – Sebanyak dua sumur migas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, direncanakan dilakukan directional drilling atau pengeboran miring. Jika dua sumur itu dikembangkan berpotensi menambah lifting minyak nasional sebesar 20 ribu barel per hari (bph).
Kedua sumur migas di Bojonegoro yang akan dilakukan pengeboran miring yakni sumur Pad C Sukowati, Blok (WKP) Tuban dan sumur Kedung Keris Barat, Blok Cepu.
Bedanya, rencana pegeboran miring sumur migas Pad C Sukowati tetap akan dibangun tapak sumur. Lokasinya berada di Dusun Karang, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk.
Sementara sumur Kedung Keris Barat direncanakan dibor miring dari sumur Kedung Keris di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, yang sekarang ini sudah produksi. Pengeboran miring ini tidak disertai tapak sumur sebagai fasilitas penunjang.
Berdasarkan rencana awal yang pernah disosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di era Bupati Suyoto, teknis pengeboran sumur migas Pad C Sukowati akan dilakukan miring dari Dusun Karang sejauh sekitar 1,5 kilometer. Pipa akan ditanam di bawah Sungai Bengawan Solo dengan kedalaman sekitar 30 meter. Pengeboran pipa berada di kedalaman sekitar 10.000 MD atau bawah tanah.
Pengeboran miring sumur Pad C Sukowati untuk menyedot minyak di bawah Alun-alun dan Pendapa Pemkab Bojonegoro. Cadangan minyaknya diperkirakan mencapai 1 sampai 3 juta barel. Dengan produksi harian 4 ribu hingga 5 ribu bph dari sembilan sumur. Usia produksinya 7 sampai 8 tahun.
Pengembangan migas Pad C Sukowati diperkirakan menelan investasi awal sebesar US$ 16 juta atau setara Rp 231 miliar. Investasi tersebut di antaranya untuk pembebasan lahan, pembangunan tapak sumur, akses jalan dan sarana penunjang lainnya.
“Belum ada kabar kelanjutannya,” kata Kepala Desa Banjarsari, Fatkhul Huda kepada suarabanyuurip.com belum lama ini.
Senior Manager Relation Regional 4 Indonesia Timur, Sigit Dwi Aryono sebelumnya mengatakan, tertundanya pengembangan sumur migas Pad C Sukowati, karena lahan yang direncanakan untuk pembangunan tapak sumur berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Untuk pembebasan lahan proses izinnya panjang, sampai Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Sedangkan untuk pengembangan sumur migas Kedung Keris Barat rencananya akan dilakukan pengeboran miring sejauh 3 km. Titik sumber minyak diperkirakan berada diantara Dusun Kuce dan Lestari, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu.
“Informasinya antara dua dusun itu,” ucap Kepala Desa Leran, Mutabi’in.
Pengembangan sumur minyak Kedung Keris Barat ini akan menambah produksi minyak Kedung Keris di Sukoharjo, dan Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu. Produksi minyak Kedung Keris sekarang ini sekitar 10 ribu bph.
Produksi minyak Kedung Keris di Desa Sukoharjo selama ini dialirkan melalui pipa minyak 20 inci sepanjang 16 Km menuju pusat fasilitas pemrosesan (central processing fasilitiy/CPF) Banyu Urip di Kecamatan Gayam. Setelah diproses, minyak mentah Blok Cepu kemudian dialirkan melalui pipa darat dan bawah laut sebesar 20 inchi sepanjang 95 Km menuju kapal terapung (floating storage and offloading/ FSO) Gagak Rimang di lepas pantai Palang, Tuban, Jatim.
Dari pengembangan lapangan Kedung Keris Barat ini diperkirakan dapat menambah produksi 16 ribu bph dari tambahan satu sumur.
“Ya, satu sumur 15 ribu barel per day,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd yang diterjemahkan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjawab pertanyaan suarabanyuurip.com saat mendamping Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menghadiri peresmian peningkatan produksi minyak lapangan Banyu Urip, Blok Cepu sebesar 30 ribu bph di Kabupaten Bojonegoro, beberapa waktu lalu.
Rencana pengeboran miring dua sumur migas di Kabupaten Bojonegoro menjadi skenario yang dipilih untuk menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian. Pengembangan kedua sumur migas itu berada di LSD dan LP2B.
Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas, Erie Yuwono sebelumnya mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan industri hulu migas. Menurutnya, persyaratan alih fungsi lahan pertanian di Kementerian Pertanian dan pemenuhan kewajiban cetak sawah yang tidak mudah. Proses permohonan rekomendasi perubahan penggunaan LSD juga memerlukan waktu lama.
“Terutama jika area tersebut juga merupakan LP2B, karena proses perubahan alih fungsi LSD harus menunggu persetujuan LP2B terbit,” bebernya saat Rapat Kerja (Raker) Stakeholder Daerah 2025 yang diselenggarakan oleh SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) pada Kamis, 14 Agustus 2025, di Semarang.(red)
