SuaraBanyuurip.com – Kementerian Lingkungan Hidup bersama sejumlah pihak membahas Addendum analisis dampak lingkungan (andal) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RPL RKL) Tipe A Rencana Kegiatan Perubahan Teknis Pemboran Sumur di Lapangan Kedung Keris, Rabu (16/9/2026). Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengusulkan beberapa hal penting dalam pembahasan tersebut.
Kepala Desa Sukoharjo, Sulistiyawan mengatakan, mendukung rencana pengeboran sumur minyak di lapangan Kedung Keris secara derectional drilling (pengeboran miring) yang dilaksanakan oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
“Namun ada beberapa usulan yang kami sampaikan dalam pembahasan secara daring tadi,” kata Sulis, panggilan akrabnya, dihubungi suarabanyuurip.com.
Dia menjelaskan, usulan yang disampaikan diantaranya pengaktifan kembali jalan menuju tapak sumur minyak Kedung Keris sepanjang sekitar 800 meter di wilayah Desa Sukoharjo.
“Jalan ini bisa dipakai sebagai jalan darurat atau akses keluar,” ucpanya.
Selain itu pemberian bantuan insektisida kepada petani di sekitar lapangan minyak Kedung Keris. Bantuan ini diperlukan petani untuk mengendalikan hama tikus saat pengurukan perluasan tapak sumur yang berpotensi digunakan sebagai sarang tikus.
“Juga munculnya hama lain akibat penerangan lampu dari proyek,” tutur kepala desa penghasil minyak Kedung Keris itu.
Usulan lainnya yang disampaikan dalam pembahasan addendum andal RKL RPL adalah pembangunan saluran irigasi di sebelah timur tapak sumur Kedung Keris. Irigasi tersebut untuk memperlancar air menuju sungai saat musim penghujan agar tidak merendam lahan pertanian.
“Kami juga mengusulkan agar program PPM lebih difokuskan untuk desa sekitar yang terdampak. Jadi tidak dibagi-bagi ke desa di luar wilayah operasi migas seperti sekarang ini,” jelasnya.
Sulis berharap usulan tersebut dapat diakomodir, karena sesuai kebutuhan masyarakat Sukoharjo.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Luluk Alifah menerangkan, posisi DLH Bojonegoro hanya mendampingi dalam pembahasan addendum andal RKL RPL pemboran sumur minyak Kedung Keris.
“Karena untuk rekomendasi dan lain-lain ada di kementerian,” timpal Luluk.
Namun, Luluk melanjutkan, ada beberapa poin yang layak menjadi perhatian DLH Bojonegoro. Yakni pengelolaan lahan dan kesesuaian tata ruang, kejelasan lokasi surface facilities, lintasan pengeboran, risiko kegagalan sumur, well control dan rencana tanggap darurat di dalam amdal.
Kemudian, adanya pengelolaan air dan kualitas lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengelolaan debu, kebisingan dan emisi, meminimalisasi dampak negatif mobilisasi peralatan, pengelolaan risiko tumpahan minyak dan keadaan darurat, pengelolaan dampak sosial masyarakat, meminimalisasi dampak gangguan terhadap pertanian, dan komitmen thd pelaksanaan RKL-RPL.
“Harapan kami itu ditindaklanjuti oleh operator,” pungkas Luluk.
Selain membahas addendum andal RKL RPL Tipe A Rencana Kegiatan Perubahan Teknis Pemboran Sumur di Lapangan Kedung Keris, juga Pemasangan Pipa Flowlin di lapangan Banyu Urip di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Pembahasan secara daring ini diantaranya melibatkan Provinsi Jatim, dan diikuti Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Juga beberapa pemerintah desa di antaranya Kepala Desa Sukoharjo dan Leran, Kecamatan Kalitidu; Kepala Desa Gayam dan Mojodelik, Kecamatan Gayam; perwakilan Non-Governmental Organization dan perempuan.(red)
