SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Mohammad Kundori menyosialisasikan rencana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada awal Desember 2026. Badan usaha plat merah ini bakal menjadi sponsor dan menggandeng Lembaga Pers Dr. Soetomo sebagai lembaga uji.
Hal itu disampaikan Kundori saat menggelar kegiatan silaturahmi dan peningkatan kapasitas mutu jurnalis Bojonegoro di Ballroom Hotel Griya Dharma Kusuma, Senin (9/11/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Direktur Utama http://Beritajatim.com Ainur Rohim, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi http://Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto, Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Anthonius Jimmy Silalahi secara daring, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Arif Afandy.
Mohammad Kundori mengatakan, kegiatan itu diikuti oleh 73 wartawan dan merupakan bagian dari sinergi badan usaha milik daerah (BUMD) dengan para awak media.
Selain itu, Mas Dori, sapan akrabnya, juga menyampaikan rencana penyelenggaraan UKW dengan menghadirkan LPDS sebagai lembaga uji. Rencana UKW akan digelar pada awal Desember 2026.
“Kuotanya nanti baru bisa diikuti oleh 20 wartawan,” kata Kundori.
Bupati Setyo Wahono mengaku, tidak anti kritik dan tidak alergi media. Setiap informasi dari wartawan selalu ditindaklanjuti ke pejabat pengampu di dinas teknis.
“Karena saya menganggap rekan-rekan wartawan ini agen perubahan memperbaiki tata kelola,” ujar Setyo Wahono.
Berkenaan sertifikasi wartawan, dia berterima kasih kepada Direktur ADS yang menjadi sponsor sehingga UKW di Bojonegoro dapat terlaksana.
“Mari kita bersama bersinergi untuk Bojonegoro yang lebih baik,” ucapnya saat sambutan.
Anggota Dewan Pers, Muhammad Jazuli, selaku narasumber mengaku, aduan ke Dewan Pers atas pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan meningkat dari tahun ke tahun. Dari 600 aduan, meningkat menjadi 1.200 aduan pada 2025, dan berpotensi meningkat lebih banyak pada 2026.
“Rata-rata aduan terjadi karena unsur wartawannya tidak kompeten, terutama karena melanggar dua pasal, yakni karena tidak menguji informasi, dan karena tidak cover bothside,” papar pria asal Cirebon ini.
Sementara itu, Ainur Rochim memaparkan, UKW dibutuhkan karena wartawan profesi terbuka, perlu standar kompetensi. Dasarnya UU Pers dan Peraturan Dewan Pers. Nilai minimal 70, jenjang Muda, Madya, Utama. Muda fokus eksekusi, Madya koordinasi, Utama kebijakan redaksi.
“Pemerintah dan media bisa bermitra untuk publik, tapi kemitraan bukan subordinasi. Tidak boleh ada intervensi berita, kritik bukan musuh, prinsipnya dekat boleh, tergantung tidak boleh,” lanjut Dwi Eko Lokononto.(fin)
