SuaraBanyuurip.com – Ririn W
Bojonegoro- Â Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa di ring 1 lapangan migas dalam mengelola dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima desa. Sebab selama ini aparatur desa dinilai kurang maksimal dalam membuat administrasi keuangan sehingga dana yang dikelola kerap tumpang tindih dengan dana lain.
“Itu dikarenakan pemahaman aparatur desa masih kurang maksimal dalam membuat laporan-laporan keuangan,†kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa atau Keluragan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bojonegoro, A Nuril kepada suarabanyuurip.com, Jum’at (23/8/2013).
Dia mengungkapan, keberadaan industrialisasi miyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro saat ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakatnya,termasuk bagi desa penghasil. Salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD) meningkat seiring meningkatnya DBH Migas.
Dia mencontohkan, seperti Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, ring 1 Lapangan migas Banyuurip, Blok Cepu, mendapat ADD senilai Rp673.272. Kemudian Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, menerima ADD Rp640.815.000, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas menerima ADD senilai Rp640.815.000 dan Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro dengan ADD senilai Rp549.771.000. Ketiga desa itu merupakan desa ring 1 Lapangan migas Sukowati, Blok Tuban.
“Melihat pengalaman yang lalu memang administrasi yang dibuat oleh aparatur desa ini sangatlah kurang,sehingga harus ada peningkatan mutu dan kualitas kinerja oleh masing-masing desa,†tegas Nuril.
Dia menungkapkan, dari sebagian desa di Bojonegoro penerima ADD, desa penghasil migas mendapatkan jumlah ADD paling besar. Bahkan dengan pemasukan desa yang begitu besar belum lagi dengan dana bantuan dari Pemkab maupun pemerintah pusat. Sehingga aparatur desa harus bisa mengalokasikan dan mengelola dana-dana tersebut dengan baik dan tepat sasaran.
“Terlebih sekarang banyak kepala desa yang baru dilantik dan belum begitu memahami administrasi desa. Hal inilah yang perlu ada pengawalan,†tandasnya.
Karena itu, lanjut Nuril, pihaknya telah mengagendakan pelatihan dan seminar tentang mengelola administrasi desa kepada seluruh kepala desa yang baru menjabat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Bojonegoro pada September 2013 nanti. Pelatihan itu rencananya akan dilaksanakan secara bertahap.
“Khususnya bagi desa penghasil, karena dana yang masuk harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,†pesan dia.
Nuril berharap, aparatur desa atau pemerintahan desa agar memiliki SDM memadai agar mampu mengimbangi kemajuan baik disisi ekonomi dan sosial masyarakatdengan keberadaan industri migas.(rien)
