SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto menyampaikan empat kunci agar pelaksanaan proyek pengembangan gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang berpusat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, berjalan sukses dan lancar.
Suyoto menjelaskan tata kelola pengelolaan industri hulu migas di Bojonegoro harus memperhatikan empat hal. Yakni sinergitas yang meliputi bisnis, legal, teknis dan dukungan sosial. Kemudian, lanjut dia, transparansi dalam menyampaikan peluang pekerjaan dan bisnis.
Ketiga, lanjutnya, sustainable development. Artinya program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang dilaksanakan harus berkelanjutan sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) seperti yang dicanangkan pemerintah.
“Tak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas dengan semua stakeholder,†pesan Suyoto saat memberikan pemaparan pada sosialisasi rencana pengembangan proyek gas J-TB di Ruang Angling Dharma Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (18/12/2017).
Suyoto mengungkapkan, berdasarkan pengalaman di proyek minyak Banyuurip maupun proyek migas selama ini masih ada beberapa kekurangan yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun mainkonnya. Diantaranya belum maksimalnya pelibatan tenaga kerja lokal, produk, dan pengusaha lokal karena tingginya standar spesifikasi yang diterapkan.
“Karena itu kita sudah minta agar Perda Konten Lokal dimasukan dalam klausul kontrak,†tegas bupati dua periode yang akrab disapa Kang Yoto itu.
Selain itu cacatan lainnya, lanjut dia, aspek bisnis sering mengabaikan masalah lingkungan, lambatnya pencairan invoice (tagihan), adanya kegiatan yang sama dengan nilai kontrak berbeda, perlindungan pekerja dan pelaporan tenaga kerja belum maksimal, serta tunggakan pajak dari subkontraktor.
“Pengalaman ini harus jadi perhatian bersama agar tidak terulang di proyek JTB,†tandas Kang Yoto.
Di sisi lain, kata Kang Yoto, ada beberapa faktor yang kurang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Di antaranya tidak pas menyiapkan keterampilan masyarakat, terlambat memfasilitasi persoalan, kurang pemahaman terhadap persoalan project, dan kurang optimal mengkomunikasikan persoalan dengan pemangku kepentingan.
“Sedangkan masalah yang dihadapi KKKS selama ini adalah keterlambatan penyelesaian perijinan dan penyelesaian tanah kas desa. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara pemangku kepentingan mulai pusat, provinsi dan daerah,†pungkasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) Bojonegoro, Agus Supriyanto menambahkan, sosialisasi ini dihadiri sekitar 250 orang yang terdiri dari pengusaha jasa, pelaku usaha, koperasi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan pemuda, Muspida, dan Tim Optimalisasi Kandungan Lokal.
Juga Ketua Tim Percepatan Proyek Pengembangan JTB dari SKK Migas, Agus Budianto, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, Direktur Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC), Jamsaton Nababan bersama jajarannya, Direktur PT Rekayasa Industri (Rekin) Jakob bersama jajarannya.
“Diharapkan dengan sosialisasi ini para pengusaha dapat menangkap peluang bisnis, dan masyarakat bisa mengetahui peluang pekerjaan yang dibutuhkan,†pungkas Agus.(suko)
