Mendes Abdul Halim : Revisi UU Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Kades dan Perades

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar.(Suarabanyuurip.com/Ist)

Suarabanyuurip.com – Sami’an Sasongko

Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya untuk periodesasi masa jabatan kepala desa (Kades) saja. Namun juga untuk peningkatan kesejahteraan Kades dan perangkat desa (Perades). Hal itu diungkapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Mengingat status Perades tidak jelas. Sebab bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), bukan pula Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga gaji Perades atau yang disebut siltap (Penghasilan Tetap) itu hampir semua tidak diterima setiap bulannya.

“Jadi itu juga perlu diakomodasi,” kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT.

Menurut pria yang karib disapa Gus Halim ini, selain kesejahteraan kades dan perades, juga perlu diatur pola hubungan antara kades dan perades. Dengan tujuan untuk menunjang kemajuan desa yang sedemikian pesat.

Sehingga dalam revisi itu tidak hanya membantu meringankan ketegangan pasca pemilihan kepala desa (pilkades) saja, namun juga memperjelas keluhan selama ini muncul terkait gaji dan status perades. Maka terpikirlah untuk melakukan penataan secara lebih holistik dan lebih spesifik terhadap implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014.

Baca Juga :   Fraksi PKB DPR RI Dukung Aspirasi PPDI

“Permasalahan seperti ini yang menjadikan revisi UU Desa segera dilakukan. Agar hasilnya dapat menjamin akomodasi, keluhan dan kebutuhan perades pada umumnya,” ujar Gus Halim.

Segendang seirama dengan Gus Halim. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kebutuhan merevisi UU Desa tidak boleh hanya sekedar mengatur penambahan periodesasi masa jabatan kades. Pasalnya fokus dan lokus pembangunan Indonesia saat ini sedang menuju kepada level yang paling kecil, yaitu Desa.

Oleh karena itu, revisi tersebut juga harus mengatur secara holistik tentang desa. Artinya sekarang, proses pembangunan sedang menuju pada level yang paling kecil konsetrasinya (desa).

“Nah ini kan harus diantisipasi. Perlu dilakukan (revisi UU Desa) untuk bisa mengantisipasi desa menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia,” imbuhnya.(sam)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *