Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mempertanyakan transparansi dana kompensasi yang ditengarai diterima oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dari perusahaan tambang kapur.
Salah satu warga Desa Sumuragung, Imron mengatakan, bahwa Pemdes Sumuragung ditengarai telah menerima dana kompensasi atas kegiatan pertambangan batu kapur di Desa Sumuragung. Namun hingga hari ini, masyarakat setempat belum mendapat informasi yang jelas dan terbuka ihwal dana yang disinyalir didapat Pemdes Sumuragung sejak 2016 hingga 2022.
“Transparansi dana kompensasi yang diduga telah diterima oleh Pemdes Sumuragung dari PT Wira Bhumi Sejati dari Tahun 2016 sampai dengan 2022 harus terbuka,” katanya kepada SuaraBanyurip.com, Rabu (08/02/2023).
Dijelaskan, bahwa pemberian kompensasi yang diduga didapat dari PT. Whirabumi Sejati kepada pihak Pemdes mengandung kejanggalan. Musababnya, jika mengacu data yang bersumber dari MODI (Minerba One Data Indonesia) yang bisa diakses publik secara online, PT Whira Bumi Sejati dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara.
“Izin PT Wira Bhumi Sejati untuk kegiatan tambang telah dihentikan oleh Dirjen Minerba pada 7 Februari 2022. Kok bisa tetap ada produksi. Dan malah ada dugaan kompensasi diterima Pemdes,” lanjutnya mempertanyakan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Sumuragung, Matasim belum memberikan tanggapan perihal informasi terbaru atas permintaan keterbukaan dana kompensasi dari para warganya hingga berita ini ditayangkan.
Diberitakan sebelumnya, Kades Sumuragung Matasim mengatakan, akan melakukan musyawarah desa (musdes) terkait permasalahan ini. Dan akan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
“Yang penting kami sudah melakukan sesuai prosedur. Nanti akan menggelar musdes dan berkoordinasi pihak kecamatan,” katanya, Jumat (3/2/2023).(fin)
