Jadi Tersangka Korupsi, Dua Guru SMPN 6 Bojonegoro Dinonaktifkan Sementara

Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Suyanto.

Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan, bahwa dua Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Bojonegoro telah dinonaktifkan sementara.

Sekretaris Disdik Bojonegoro, Suyanto mengatakan, penonaktifan ES dan RA ini menyusul setelah keduanya ditetapkan sebagai Tersangka dugaan korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020-2021 oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

“Untuk posisi yang semula ditempati Pak ES dan Bu RA juga telah diisi oleh penggantinya. Ini dilakukan agar tidak ada kekosongan, sehingga kegiatan tetap berjalan,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (22/02/2023).

Disinggung mengenai pemberhentian ES dan RA dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Suyanto menyatakan, masih menunggu keputusan hukum tetap dari Pengadilan. Sebab, sesuai aturan, ada berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan kepada PNS tergantung putusan pengadilan perihal masa hukuman.

“Misalnya, seorang Guru PNS dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, ya tentu dipecat. Artinya kami menghormati proses hukum. Termasuk proses hukum yang sedang dijalani Pak ES dan Bu RA ini,” tegasnya.

Baca Juga :   Pohon Jati Tumbang Jalur Nasional Cepu-Blora Sempat Macet

Sementara itu, demi mencegah kejadian sama terulang di masa mendatang, pihaknya bakal mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait pengelolaan dana BOS secepatnya. Seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator dari 900an lebih lembaga.

Secara umum perihal kebijakan hukum dalam bimtek itu nanti Disdik mendatangkan narasumber dari institusi penegak hukum. Yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat. Sedangkan secara teknis pengelolaan keuangan dana BOS dari BPKAD, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari pihak terkait lainnya.

Sebetulnya, lanjut Suyanto, bimtek selalu dilakukan setahun sekali sebelum dana BOS dicairkan. Dia mengaku, dalam hal manajemen dana BOS kabupaten memang kendali berada di Disdik. Tugasnya ada tiga.

Disebutkan, tugas pertama adalah mendampingi sekolah menyusun RKAS (Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah). Karena dalam penyusunan RKAS itu sudah ada petunjuk teknis (juknis). Ke dua mengadakan bimtek sebelum pencairan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi setiap pencairan selesai.

“Jadi tiga hal itu selalu kami lakukan. Tetapi apa yang terjadi, kadangkala prakteknya masih ada yang ribet. Karena bukan spesialisasinya. Wong itu tugas tambahan, hanya saja juknisnya memang begitu, harus ada satu guru yang jadi bendahara,” bebernya.

Baca Juga :   Retak, Jembatan Kepet Tuban Disuntik Beton

Terpisah, Kepala Sekolah SMPN 6 Bojonegoro, Sarwo Edi membenarkan, bahwa posisi bendahara dan operator di satuan pendidikan yang ia pimpin telah berganti. Kendati, pihaknya enggan memberikan komentar ihwal dua tenaga pendidik di lingkup kerjanya yang kini menjadi Tersangka.

“Soal itu (Tersangka) mohon maaf, saya tidak memberikan komentar ya, Mas,” ujar pria asal Singgahan, Tuban, ini.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *