Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Tuban – Konstruksi pembangunan jalan tol Tuban – Gresik direncanakan dimulai pada 2025 mendatang. Selain memudahkan pergerakan barang dan jasa, jalan tol ini akan mendukung distribusi produk volume tinggi kilang minyak Tuban secara berkelanjutan.
Jalan tol yang akan dibangun memiliki jalur Tuban – Babat – Lamongan – Gresik. Jalan tol ini akan terkoneksi dengan jalan tol Demak – Tuban dan jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Babat (Ngarobat). Selain jalan tol, pemerintah pusat juga akan mengaktifkan kembali jalur kereta api Tuban – Babat – Jombang untuk mendukung mobilisasi produk kilang minyak tuban.
Jalan tol Tuban – Gresik yang akan dibangun sepanjang 54,311 KM. Di wilayah Tuban, pembangunan jalan tol ini mencakup 2 kecamatan dan 6 desa, yaitu Kecamatan Plumpang 1 desa, yakni Desa Penidon; Kecamatan Widang meliputi 5 desa, mencakup Desa Compreng, Widang, Banjar, Tegalsari dan Kedungharjo.
“Pembangunan rencananya dilaksanakan pada 2025 – 2026. Untuk pembebasan lahan masih lama. Sekarang ini baru tahap menjaring aspirasi warga yang rencana terdampak jalan tol,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Tuban, Esti Surahmi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna sebelumnya menyampaikan, jalan tol Tuban-Gresik ini masuk dalam 26 proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Dari 26 proyek KPBU yang ditawarkan di 2023, 10 proyek di antaranya masuk tahap penyiapan dengan total nilai Rp38,83 triliun, sedangkan 16 proyek sisanya masuk dalam tahap transaksi dengan total nilai Rp126,85 triliun,” ujarnya.
Jalan tol Tuban – Gresik ini akan terkoneksi dengan jalan tol Demak Tuban. Numlah desa di wilayah Tuban yang akan dilalui Tol Demak – Tuban mencapai puluhan. Mulai dari Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Kecamatan Kerek, Merakurak, Kecamatan Semanding dan Kecamatan Plumpang. Untuk desa-desa di Kecamatan Bancar mulai dari Desa Jatisari, Karangrejo, Kayen, Latsari, Ngujuran, Siding, Sukoharjo, Tengger Kulon dan Desa Tlogoagung.
Kemudian di Kecamatan Tambakboyo ada empat desa, yakni Desa Belikanget, Cokrowati, Mander dan Desa Plajan. Kemudian wilayah Kecamatan Kerek yang akan dilalui mulai dari Desa Gaji, Gemulung, Jarorejo, Kasiman, Kedungrejo, Margomulyo, Padasan, Temayang dan Desa Wolutengah.
Hadirnya jalan tol tersebut akan memudahkan mobilisasi logistik saat konstruksi proyek kilang minyak Tuban dimulai. Begitu juga dengan produk yang akan dihasilkan.
Kilang minyak tuban merupakan proyek strategis nasional yang dikerjakan PT Pertamina bersama Rosneft, perusahaan asal Rusia, dengan nilai investasi mencapai US$ 16 miliar. Proyek ini berada 11 kilo meter (Km) dari Kota Tuban. Lokasinya dekat dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Pembangunan kilang minyak Tuban akan terintegrasi dengan petrokimia kompleks. Kilang ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 300.000 barel minyak per hari dan produksi petrochemical mencapai 4.701 kilo ton per annum (ktpa).
Pruduk BBM dari Kilang Tuban sebanyak 12, 8 juta KL per tahun meliputi diesel, avture, gazolin. Rinciannya, 5,2 juta diesel, 1,49 juta avture, dan 5,95 juta gazolin.
Kilang Tuban ditarget beroperasi atau onstrem pada 2028. Target ini mundur dari jadwal awal pada 2026.
KPPIP Minta PSN di Jatim Dipercepat
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya meminta agar pembangunan jalan tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder dipercepat untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Pembangunan tersebut merupakan salah satu anchor untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
“Kita minta segera didorong transaksinya untuk penetapan badan usaha jalan tol atau BUJT dan Financial Closing pada tahun 2023. Kementerian Keuangan kita harapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023,” ujar Airlangga saat rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam pernyataan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Airlangga juga meminta Kementerian atau Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur mempercepat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
“Ini untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Airlangga menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun. Proyek tersebut harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024.
“Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024,” harapnya.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 5 proyek selesai, dengan nilai Rp 5,6 triliun; 2 proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian, dengan nilai Rp 373,9 miliar; 14 proyek dalam tahap Konstruksi, dengan nilai Rp 13,4 triliun, 96 Proyek dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp 124,7 triliun; dan 101 proyek dalam tahap perencanaan dengan nilai Rp 149,1 triliun.(suko)
