Warga Soroti Cara Pemkab Bojonegoro Bebaskan Lahan di Desa Kalangan

Warga Desa Ngelo saat wadul ke Pimpinan DPRD Bojonegoro didampingi Agus Susanto Rismanto.

Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Warga masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini sedang menyoroti langkah pemerintah kabupaten (pemkab) setempat usai adanya pengukuran tanah di Desa Kalangan. Sebab desa jiran ini berada dalam kecamatan yang sama-sama terdampak PSN.

Warga terdampak PSN Bendungan Karangnongko yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Ngelo Bersatu (FMDNB), melalu Kuasa Hukumnya, Agus Susanto Rismanto mengungkapkan, bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan urusan teknis. Sedangkan yang dimaksud warga Desa Ngelo adalah kepastian lokasi dimana mereka akan direlokasi.

“Sementara sudah diketahui peta kasar desa, luasan hunian warga yang dibebaskan seluas 26 hektar dari 46 hektar. Sedangkan sisanya sawah kebun, fasilitas umum, dan lain-lain. Saya pikir pernyataan Kepala BPN Bojonegoro kurang tepat jika pengukuran didahulukan sebelum ada kejelasan tempat untuk relokasi warga,” ungkap praktisi hukum ini.

Menurut Gus Ris, sapaan akrab Agus Susanto Rismanto, jika memakai logika Kepala BPN Bojonegoro, bisa dengan cara menyoroti langkah Pemkab Bojongoro sebagai uji kasus. Karena sekarang Desa Kalangan sudah selesai pengukuran. Bahkan dikabarkan apabila warga Kalangan juga menuntut di mana letak relokasi untuk mereka.

Andreas Rochyadi. © 2023 suarabanyuurip.com

Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi.
© 2023 suarabanyuurip.com/Arifin Jauhari

“Tapi sampai saat ini kan ndak jelas, warga Desa Kalangan mau ditaruh di mana. Jadi test case-nya kita cermati Desa Kalangan yang prosesnya sudah terlebih dahulu dan permintaan warga terdampak juga sama dengan warga Desa Ngelo,” ucap dia.

Baca Juga :   Terdampak Bendungan Karangnongko, Supraptiwi : Pak Jokowi Jangan Usir Kami

“Mari kita lihat tahapan di Desa Kalangan yang saat ini sudah selesai pengukuran. Jika pemkab segera menentukan titik relokasi warga Desa Kalangan, maka warga Ngelo dengan segera dapat mempersilahkan dilakukan pengukuran,” tandas mantan anggota DPRD itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi, membenarkan jika pihaknya telah selesai melaksanakan pengukuran tanah di Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo. Tahapan itu telah didahului persiapan, sehingga berlanjut pada inventarisasi dan identifikasi yang saat ini sedang dilakukan oleh BPN.

“Selesai itu diumumkan kepada masyarakat yang berhak selama 14 hari. Selama itu juga masyarakat disilakan mengkoreksi hasil ukur. Apakah identifikasi dan inventarisasi itu mengenai apa apa saja yang ada di tanah itu sudah benar. Jika sudah tidak ada sanggahan lagi kami buat berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi kami serahkan kepada appraisial yang ditunjuk pemkab,” bebernya.

Namun meskipun apprasial itu ditunjuk oleh Pemkab Bojonegoro, kata Andreas, dia harus bertindak indenpenden. Tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Penilaian oleh appraisial dilaksanakan dalam waktu 30 hari untuk menentukan nilai rupiahnya.

Baru setelah keluar nilai rupiahnya kemudian diadakan musyawarah bentuk ganti kerugian. Dalam musyawarah ini tidak menyoal nilai rupiahnya. Karena nilai rupiah bersifat final dan mengikat. Sehingga hanya memusyawarahkan bentuk ganti kerugiannya. Saat itulah BPN sebagai pelaksana pengadaan lahan menampung apa saja yang menjadi kemauan warga.

Pria yang pernah berdinas di BPN Kediri ini menyebut, bentuk ganti rugi ada beberapa, antara lain boleh berupa uang, boleh berupa tanah saja, boleh berupa tanah dan rumah, boleh berupa saham, dan boleh berupa bentuk lain yang diinginkan.

Baca Juga :   Proyek Bendung Gerak Karangnongko Tahap Verifikasi Kepemilikan Lahan Warga Terdampak

Dalam pelaksanaan musyawarah, tidak boleh ada yang memaksa kepada warga. BPN, kata dia, hanya mencatat keinginan warga. Misalnya ada satu desa ada 50 dari 200 warga terdampak memilih uang, maka ditulis, dan yang setuju membubuhkan tanda tangan. Sedangkan warga yang lain misalnya memilih ganti rugi bentuk lain, juga dicatat dan mereka berikan tanda tangan.

“Data musyawarah itu dituangkan dalam berita acara. Setelah itu pemkab baru bisa memprosesnya. Yang uang bisa langsung dibayar. Sedangkan untuk bentuk lain itu pemkab dikasih waktu 1 tahun untuk mempersiapkan guna memenuhi itu,” kata Andreas kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (31/05/2023).

Disinggung perihal pernyataan Gus Ris mengenai luasan hunian warga yang dibebaskan bisa diketahui dari peta kasar desa seluas 26 hektar dari 46 hektar. Andreas menyanggah pernyataan itu.

Pria asli Solo ini menyatakan, luasan hunian itu belum pasti. Peta kasar desa itu masih berupa perkiraan. Sehingga diperlukan tindakan untuk memastikan luasan tersebut.

“Jadi itu tugas kami untuk mengukur kepastian berapa luasnya. Merupakan kewenangan kami untuk memastikan luasan itu. Jadi memang untuk yang warga Desa Kalangan itu belum ditentukan lokasinya. Sebab Pemkab harus tahu dulu butuh sekian luasan,” terangnya.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *