Suarabanyuurip.com – d suko nugroho
Jakarta – Subsidi LPG Tabung 3 Kg mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik dalam APBN tahun 2023. Jumlah alokasi anggaran mencapai Rp117,85 triliun. Oleh karena itu, pendistribusian LPG 3 Kg harus tepat sasaran agar dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Maompang Harahap, menyampaikan pentingnya pendistribusian LPG 3 Kg yang tepat sasaran dalam Sosialisasi Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Tahap IV dan V. Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh sekitar 3.500 penyalur (agen) dan subpenyalur (pangkalan) di berbagai wilayah di Indonesia.
Agar subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran, Maompang melanjutkan, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan agar dilakukan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg yang saat ini masih berbasis komoditas, menjadi berbasis orang/penerima manfaat atau by name by address.
“Untuk pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” tegas dia dalam keterangannya.
Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, kata
Maompang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) sejak 1 Maret 2023 telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web, sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran.
“Nantinya mulai 1 Januari 2024, hanya yang telah terdata saja yang boleh membeli LPG 3 Kg,” tandasnya.
Maompang menjelaskan, berdasarkan data BPS, LPG Tabung 3 kg yang masuk dalam bahan bakar rumah tangga, juga berkontribusi cukup tinggi terhadap inflasi yaitu sekitar 1,97%. Kenyataan ini semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah melaksanakan Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, LPG 3 Kg merupakan barang penting yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Sebagai tindak lanjutnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang tepat sasaran.
“Kami sadar sepenuhnya proses transformasi ini tidak mudah. Pastinya banyak hambatan dan tantangan di lapangan. Tapi juga bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan melalui komitmen kita bersama. Untuk itu, dukungan dari Bapak dan Ibu pengelola agen dan pangkalan menjadi faktor kunci keberhasilan pendataan atau registrasi ini,” pungkasnya.
VP Retail LPG Sales PT Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno dalam kesempatan tersebut mengatakan, LPG 3 Kg merupakan barang subsidi yang tata kelolanya mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah. Apalagi, nilai subsidinya sangat besar.
“Nilai subsidi yang ditanggung Pemerintah sangat besar. Ini merupakan amanat rakyat melalui negara yang ditugaskan kepada kita, baik Pertamina grup maupun agen dan penyalur sebagai pelaksana di lapangan. Jadi sudah seharusnya tata kelola LPG 3 Kg ini diatur. Tugas sejak awal kepada kita dari Pemerintah adalah pendistribusian LPG 3 Kg tepat sesuai peruntukan,” paparnya.
Untuk mempermudah kegiatan pendataan di lapangan, kata Putut, Pertamina secara berjenjang telah menunjuk penanggung jawab di masing-masing daerah. Selain itu ada juga tenaga bantu yang dikoordinir oleh penanggung jawab.
“Sebetulnya pendataan ini tidak sulit, tapi butuh perhatian khusus dari agen dan pangkalan. Misalnya orang tidak biasa menggunakan gadget untuk distribusi LPG 3 Kg, sekarang harus menggunakannya agar sistem tertata rapi,” ujarnya.(suko)
