BPN Bojonegoro Sertifikasi 62 Bidang Tanah untuk Kegiatan Hulu Migas

Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi.

Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyebutkan, pihaknya sedang melakukan proses penyertifikasian Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas).

Kepala BPN Bojonegoro, Andreas Rochyadi mengatakan, dari tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ada di Bojonegoro, total sertifikasi BMN berupa 62 bidang tanah di wilayah dua KKKS setempat sedang diselesaikan.

Sertifikasi BMN berupa tanah untuk kegiatan hulu migas dimaksud ialah yang berada dalam pengelolaan operator ladang migas Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan wilayah ladang Migas Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC).

“Sedangkan yang dari PEP Sukowati, Blok Tuban, kami belum menerima pengajuan,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, ditemui di kantornya, Senin (17/07/2023).

Dijelaskan, dari total 62 bidang yang sedang dalam proses sertifikasi BMN, 46 bidang diajukan oleh EMCL dan 16 bidang diajukan oleh PEPC. Untuk 46 bidang yang diajukan EMCL ini, sebanyak 6 bidang dinyatakan telah selesai. Sisanya sedang dalam proses penerbitan SK, dan satu bidang dinyatakan kurang berkas.

Baca Juga :   DPRD Bojonegoro Berharap Sumur Tiung Biru Diaktifkan Lagi

Kemudian, dari 16 bidang yang diajukan oleh PEPC, sebanyak 10 bidang dinyatakan selesai atau telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP). Sisanya dalam proses penerbitan SK, dan satu bidang dalam penyelesaian pemberkasan.

“Demi percepatan proses sertifikasi ini, tentu tidak bisa terlepas dari kecepatan penyiapan berkas oleh KKKS itu sendiri,” jelas Andreas.

Pria asli Solo ini menambahkan, ketika proses pembebasan tanah kepada instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemegang hak melepaskan haknya menjadi tanah negara dengan ganti kerugian. Kemudian pihak pemberi ganti rugi mengajukan permohonannya atas tanah negara.

“Surat Keputusan (SK) pemberian hak atas tanah negara itu kemudian didaftarkan untuk dasar penerbitan SHP,” bebernya.

Sementara itu, berdasar data yang dihimpun Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George Nicolas Marsahala Simanjuntak, seluruh BMN hulu migas berupa tanah yang digunakan (Semester I Tahun 2022) adalah sejumlah 577.375.612 m². Dari jumlah tersebut Luas Tanah telah bersertifikat sejumlah 78.223.198 m² atau sekira 26%.

Luas tanah dalam proses sertifikat atau balik nama sejumlah 22.394.515 m² atau 8%, dan luas tanah belum bersertifikat sejumlah 458.076.430 m² atau 66%.

Baca Juga :   Proyek KDK Butuh 52 Naker

“Sertifikasi BMN tanah menjadi sangat penting untuk dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat,” kata George.(fin)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA BANYUURIP

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *