Sebut Kebijakan Bupati Bojonegoro Merger SD Telantarkan Pelajar

Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, H. Sukur Priyanto, ketika berkunjung ke Disdik Bojonegoro mendampingi para wali murid SDN Megale 1 dan SDN Sumberejo 3.

Suarabanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sukur Priyanto menyebutkan, kebijakan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro, tentang merger satuan pendidikan tingkat dasar berakibat menelantarkan pelajar. Setidaknya ini terjadi pada dua sekolah dasar negeri (SDN). Yakni SDN Sumberejo 3 dan SDN Megale 1.

“Masa kita tega gara-gara SK Bupati Bojonegoro perihal merger, anak-anak didik kita telantar,” kata Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Jumat (21/07/2023).

Pernyataan Sukur tersebut mengemuka seiring timbulnya kekisruhan di wajah pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Yaitu perihal penolakan para murid SDN Sumberejo 3 dan SDN Megale 1 misalnya. Di mana SDN Sumberejo 3 dimerger ke SDN Sumberejo 2, sedangkan SDN Megale 1 dimerger ke SDN Megale 2.

Buntut penolakan merger ini, para wali murid akhirnya mengadu ke wakil rakyat. Sehingga informasi tentang telantarnya para murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang datang ke SDN Sumberejo 3 dan SDN Megale 1 sampai ke telinga anggota dewan. Yakni bahwa para siswa hanya bisa belajar di teras tanpa guru karena kelas dalam keadaan terkunci.

Baca Juga :   Rektor Tegaskan Pungutan Ijazah Unirow Ilegal

Pertemuan dengan para wali beserta para murid di ruang paripurna inipun berujung membuat Sukur Priyanto menjadi berang. Musababnya, karena Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Nur Sudjito tidak memenuhi undangan yang dilayangkan lembaga legislatif ini.

Ketidakhadiran Nur Sudjito di gedung dewan, dinilai politikus Partai Demokrat ini sebagai bentuk pelecehan terhadap DPRD secara lembaga. Sehingga kemudian pihaknya memutuskan berkunjung langsung ke Disdik bersama para wali murid. Kendati, saat dikunjungi, Kadisdik juga tidak berada di tempat.

Menurut Sukur, penyelesaian persoalan merger itu sebetulnya tidak sulit. Bahkan sangat mudah dan sederhana. Tetapi tergantung pada niat para pelaku pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

“Merger ini dasarnya kan SK Bupati. Ya SK Bupati ini dicabut. Kalau memang Bupati, Kepala Dinas Pendidikan itu peduli dengan dunia pendidikan, SK-nya merger dicabut selesai,” ujarnya dalam wawancara doorstop ketika berkunjung ke Disdik.

“Toh dari 13 SD yang dimerger hanya 2 yang tidak diterima. Kita punya duit banyak, ngangkat THL aja tiap tahun banyak bisa kok. Itu THL apa tim sukses. Masa persoalan kurang guru aja gak bisa ngatasi. Mudah-mudahan Pak Menteri Pendidikan dan Pak Jokowi melihat wajah pendidikan di Bojonegoro yang carut marut ini,” lanjutnya.

Baca Juga :   MCL - Farabi Helat Pelatihan Keamanan Patroli Sekolah

Terpisah, salah satu wali murid SDN Megale 1, Vinda, yang turut serta wadul ke DPRD Bojonegoro mengaku menolak merger. Karena anaknya merasa nyaman mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Muridnyapun masih banyak sekira 50 siswa.

“Dari kelas 1 sampai 6 tidak ada yang mau dipindah ke SDN Megale 2,” beber Vinda.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *