SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang tinggi namun peringkat kemiskinannya juga masih tinggi membuat seorang Pengamat Pemerintahan menilai miris.
Di mana besaran Rp7,4 triliun menempatkan APBD Bojonegoro berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Kabupaten Bogor, tetapi angka kemiskinannya masih menempati peringkat tertinggi ke-11 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.
“Sebagai kepala daerah mestinya pikiran pertama yang harus dilakukan langsung mengorelasikan dengan kemiskinan yang miris. Kesejahteraan umum yang menjadi amanat UUD 45 apakah sudah terepresentasi,” kata Pengamat Pemerintahan, Tursilowanto dalam siaran live kanal You Tube Pusat Kajian dan Analisis Data, dikutip SuaraBanyuurip.com, Jumat (04/08/2023).
Menurut Tursilowanto, Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sesuatu yang krusial. Sebagaimana amanat Founding Father, bahwa ‘Bangunlah Jiwanya’ baru kemudian ‘Bangunlah Badannya’ itu sesungguhnya adalah inspirasi bagi generasi penerus.
Apalagi bagi yang berstatus pemimpin daerah agar senantiasa tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik semata. Tetapi membangun jiwa. Membangun jiwa antara lain adalah melalui pendidikan.
“Persentase kemiskinannya, masih sekitar 12,21 persen, sebanyak 40 persen dari angka tersebut adalah petani yang bekerja di ladang,” ungkapnya.
Tursilawanto menegaskan, dibutuhkan orang-orang yang berpikir ‘out of the box’ yang bisa mendiagnosa masalah di Bojonegoro. Masyarakat harus teredukasi agar jangan sampai di tahun politik terjebak dengan berfikir NPWP (nomer piro wani piro/nomor berapa berani berapa).
“Jangan sampai dikasih uang 100 ribu tapi selama lima tahun menderita lahir batin,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, diagnosa perencanaan pembangunan yang dimasukkan APBD harus serius. Tidak harus semua sektor maju bareng, tetapi fokus analisis komprehensif kebutuhan wilayah di sektor tertentu.
“Ibarat obat yang dikeluarkan dokter, mujarab,” tandasnya.(fin)
