SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mempersoalkan serapan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai masih minim. Sebab baru terealisasi 57,45 persen dari total APBD 2023 sebesar Rp8,07 triliun per hari ini, Rabu (20/12/2023).
Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto. Pasalnya waktu kerja yang tersisa tinggal 10 hari lagi. Sehingga dianggap mustahil untuk bisa mencapai realisasi anggaran sebesar 92% sebagaimana yang diharapkan Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto.
“Ini artinya Pemkab Bojonegoro memang belum siap dengan limpahan anggaran APBD yang sangat tinggi. Sebab dari total APBD Rp8.07 triliun baru terealisasi Rp4,6 triliun,” kata Ahmad Supriyanto dalam keterangan tertulis kepada SuaraBanyuurip.com.
Hal ini dia nyatakan tentunya akan merugikan masyarakat, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi tapi Pemerintah Daerah tidak bisa memaksimalkan penggunaanya.
Akibatnya akan menambah panjang catatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Bojonegoro kedepan. Bahkan jika dibuat perbandingan ternyata tidak hanya rezim pemerintahan sebelumnya saja yang Silpa-nya tinggi.
“Pemerintahan sekarang pun Silpa-nya juga akan tinggi,” ujarnya.
Meski begitu, anggota dewan yang akrab disapa Mas Pri ini mengaku, tidak bermaksud menafikan kinerja pemangku kebijakan pemerintah daerah yang sudah dilakukan saat ini atau sebelumnya. Tetapi ini adalah fakta yang harus diterima bahwa memang Silpa APBD Bojonegoro sangat tinggi.
“Ini butuh pemikiran serius, agar (Silpa tinggi) ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Meskipun Silpa tidak bisa di hindari karena ada pelampauan pendapatan di akhir tahun anggaran, pengeluaran pembiayaan yang tidak realisasi, dan lain sebagainya, tapi minimal serapan belanja bisa maksimal. Sehingga secara akumulasi Silpa tidak tinggi.
Dalam catatan Mas Pri, akumulasi realisasi Belanja 57,45% per hari ini, tersebar di beberapa pos yaitu, Belanja Operasi Rp4,1 triliun terealisasi Rp2,3 triliun atau 56,12%.
Lalu Belanja Modal Rp2,2 triliun terealisasi Rp1,3 triliun atau 60,04%; Belanja Tidak Terduga Rp65.9 miliar terealisasi Rp35,4 miliar atau 53.75%; Belanja Transfer 1,5 triliun terealisasi Rp900 miliar atau 57,37%.
“Bila melihat data tersebut per hari ini, dan waktu tersisa hanya 10 hari kerja maka apa yang diharapkan oleh Pj Bupati Bojonegoro bahwa di akhir tahun anggaran 2023 realisasi anggaran mencapai 92 % hal itu mustahil,” ungkapnya.
Berdasar keadaan tersebut, maka kinerja pemerintahan tidak hanya Pj Bupati tapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan evaluasi yang serius.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini pun berkeinginan agar harapan yang dia sampaikan ini menjadi masukan bagi Pimpinan DPRD segera memanggil Pj Bupati dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta semua OPD untuk melakukan evaluasi.
“(nanti) Kita bisa melihat, OPD-OPD mana yang realisasinya rendah,” tuturnya.
Dalam pandangan Mas Pri, harapan masyarakat Bojonegoro terhadap tingginya APBD Bojonegoro begitu besar, maka bila kemudian itu tidak bisa di maksimalkan, tentu rakyat akan kecewa dengan kinerja para pemangku kebijakan.
Selain itu, pihaknya sebagai wakil rakyat berharap pula dengan tingginya APBD kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, kemiskinan menurun, pengangguran menurun, lapangan pekerjaan tersedia, petani tidak kesulitan pupuk, dan infrastrukturnya baik.
“Sehingga Bojonegoro menjadi kota maju, sarana prasarana pendidikan dapat terpenuhi dengan baik,” tandasnya.
Dikonfrontir secara terpisah, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto menyatakan, bahwa rendahnya serapan anggaran belanja itu menurut dia lebih pada penyelesaian administrasi.
“Pekerjaan sudah selesai, tapi tagihan belum disampaikan rekanan sehingga berdampak pada terlambatnya pembayaran,” terangnya kepada SuaraBanyuurip.com melalui pesan WhatsApp.(fin)
