SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo
Tuban – Jajaran Polres Tuban dibawah kepemimpinan AKBP Suryono dinilai tak profesional, ketika menangani aksi unjuk rasa dari massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoal kinerja Bupati Tuban pada hari Rabu (16/08/2023).
Aksi puluhan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam PMII Tuban tersebut, digelar di Kantor Bupati Tuban, dan DPRD setempat. Mereka menyoroti kinerja Bupati dan Wabup Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Riyadi, yang dinilai tidak berhasil dalam beberapa program pembangunan.
Sedangkan program yang dianggap gagal hingga aktifis memberi Raport Merah terhadap kinerja Bupati Tuban tersebut adalah: bidang pengentasan kemiskinan dengan indikasi hingga kini terdapat sekitar 178.000 jiwa, bidang pendidikan, angka stunting di Tuban yang tinggi, polarisasi Pemkab Tuban terhadap aspirasi masyarakat, dan tidak memberi akses aspirasi pada masyarakat sipil.
Sedangkan saat menyatroni Markas Polres Tuban, Kamis (17/08/2023), jajaran pengurus IKA PMII mengecam keras kinerja jajaran aparat kepolisian tak profesional dalam mengamankan aksi unjuk rasa kader PMII tersebut. Selain itu mereka meminta pertanggungjawaban dari Kapolres Tuban AKBP Suryono terhadap kinerja jajarannya yang menyalahi prosedur saat mengawal aksi demontrasi.
“Kami meminta agar Kapolres Tuban sesegera mungkin melakukan tindakan tegas atas kejadian yang menimpa adik-adik kami ketika melakukan aksi demonstrasi,” ujar Ketua PC IKA PMII Tuban, Khoirul Huda, disela mendatangi markas Polisi yang berpagar rapat setinggi hampir 2 meter tersebut.
Sesuai temuan dan kajian IKA PMII Bumi Ranggalawe, telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pengamanan unjuk rasa yang dinilai tak sesuai Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Regulasi yang jadi Protap Dalmas tersebut telah dilabrak hingga terjadi kekerasan terhadap pendemo, dan dugaan terjadi pelecehan seksual terhadap seorang perempuan peserta unjuk rasa.
Mereka mengaku diseret, dipukul, dipiting dan dibanting saat terjadi saling dorong antara pendemo dengan polisi di gedung DPRD Tuban. Bahkan diantara aparat tersebut tangannya memegang bagian vital dari perempuan aktifis peserta demontrasi, bersamaan agenda Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan sehari sebelum perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut.
Huda, demikian alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya itu akrab disapa, menambahkan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim pencari fakta yang bertugas memperdalam insiden memalukan yang diduga dilakukan korp Tri Brata. Data sementara yang diperileh menyebut, beberapa oknum Polisi melakukan pelanggaran prosedur keamanan unjuk rasa dengan melakukan tindakan kekerasan seperti menyeret, memukul, membanting, dan ada dugaan pelecehan seksual.
Dikabarkan, saat ini mahasiswi aktifis yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual tersebut mendapatkan penanganan serius untuk pemulihan psikisnya. Dampak dari tragedi yang menimpanya mengakibatkan menderita tekanan batin.
Sesuai prosedur, ungkap Huda, semestinya yang melakukan penanganan kepada perempuan saat melakukan aksi unjuk rasa adalah Polwan bukan petugas laki-laki. Akibatnya terjadi tindakan memalukan yang harusnya tak dilakukan aparat penegak hukum.
“Inilah yang menjadi salah satu kemarahan kami,” tegas mantan aktifis yang lekat dengan kalangan pesantren itu.
Selain itu IKA PMII Tuban juga sudah menyiapkan kuasa hukum yang akan menangani, dan mengusut tuntas kasus yang baru kali pertama terjadi di Bumi Wali tersebut. Untuk itu dituntut agar Kapolres Tuban benar-benar melakukan tindakan tegas, dan terbuka kepada anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kini organisasi yang kepengurusannya berisi para mantan aktifis mahasiswa dengan beragam profesi itu, telah didukung jaringan IKA PMII dan PC PMII dari seluruh Indonesia. Mereka berharap preseden buruk tersebut tidak terjadi lagi, dan menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya di depan umum.
Sayangnya saat mendatangi markas markas polisi di depan RSUD dr R Koesma Tuban itu, IKA PMII Tuban tidak bertemu dengan AKBP Suryono. Orang nomor wahid di jajaran Polres Tuban itu sedang ada agenda rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Mereka ditemui Wakapolres Tuban
Kompol Palma Fitria Pahlevi yang didampingi Kabag Ops Kompol Sugimat, dan Kasat Intel IPTU Fahru Rozikin, di Gedung Serbaguna Polres Tuban.
Kepada pengurus IKA PMII Tuban yang menemuinya, Kompol Palma Fitria Pahlevi menyatakan, akan melakukan pemeriksaan dan melaporkan hal ini kepada Kapolres Tuban. Selanjutnya akan memberitahukan hasilnya kepada keluarga besar PMII Tuban, meski belum berani memastikan kapan hal ini akan dilakukannya.
Massa kemudian kembali dari Polres Tuban setelah memastikan akan terus melakukan pengawalan kasus ini. Apabila dalam waktu dekat dinilai tidak ada pertanggungjawaban dari Polres Tuban, akan dilakukan berbagai upaya termasuk aksi solidaritas dan upaya hukum. (tbu)
