DPRD Bojonegoro Siap Berdiskusi Isu Lokal dengan Organisasi Ekstra Kampus 

Anggota DPRD Bojonegoro saat menemui para pengunjuk rasa penolakan Revisi Undangan Undangan Pilkada.
Anggota DPRD Bojonegoro saat menemui para pengunjuk rasa penolakan Revisi Undangan Undangan Pilkada.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Pasca aksi unjuk rasa dari ratusan mahasiswa, DPRD Bojonegoro, Jawa Timur siap berdiskusi untuk isu lokal Bojonegoro dengan organisasi ekstra kampus. Sebab, memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi melalui dialog di ruang tertutup lebih kondusif.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengatakan, hasil aksi atau tuntutan para mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Yakni mengenai penolakan Revisi Undangan Undangan (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Beberapa tuntutan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga membawa isu lokal Bojonegoro. Meliputi rendahnya serapan APBD 2024, angka kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terjadi di Bojonegoro.

“Namun, karena kemarin situasi ricuh dan bersitegang jadi sulit untuk berdialog,” ujarnya.

Dia mengatakan, persoalan yang menyangkut daerah, DPRD siap menerima masukan dan aspirasi masyarakat dalam keadaan dialog yang lebih kondusif.

“Kami siap diskusi dan menerima kajian hasil pemikiran teman-teman mahasiswa,” kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengaku, belum bersedia berdiskusi dengan seluruh aksi massa di dalam gedung DPRD karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

“Kami hanya bersedia berdiskusi dengan perwakilan atau berdiskusi di luar gedung,” katanya.

Dia mengatakan, sebetulnya DPRD Bojonegoro berniat memberikam izin untuk berdiskusi di dalam gedung DPRD, namun pengalaman dulu saat diizinkan masuk gedung DPRD mahasiswa semena-mena seolah menguasai gedung DPRD.

“Jadi bukannya tidak boleh, akan tetapi etika seorang mahasiswa harus dipakai. Kemarin kami menawarkan 10 mahasiswa untuk masuk, tapi mereka ingin masuk semua. Jadi kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Dia menambahkan, terkait persoalan isu lokal, DPRD Bojonegoro ingin mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi lebih lanjut, baik dari PMII, GMNI, HMI, dan IMM.

“Kami siap berdiskusi bareng mengajak para mahasiswa membahas isu lokal,” tandasnya.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *