SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Para tokoh yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Daerah menghelat acara dengan mengusung tema “Jengker Calon Pj Bupati Bojonegoro Diantara Korupsi, Kemiskinan dan Hibah Vertikal”, Minggu (27/08/2023).
Kegiatan yang digelar di penghujung jabatan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, itu dipusatkan di salah satu resto di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Hadir sebagai narasumber, Tursilowanto Hariogi SIP .MM, salah satu tokoh masyarakat yang pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) di Gresik, beberapa anggota DPRD Bojonegoro, perwakilan partai politik, serta sejumlah tokoh masyarakat yang tak asing di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (migas), sebutan lain Bojonegoro.
Berkenaan menjelang habisnya masa jabatan Bupati Anna, para tokoh membahas situasi ironis pada calon Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro. Karena sang pengampu kewenangan akan menghadapi masalah kemiskinan, kasus korupsi, dan hibah vertikal.
Ironi nampak di depan mata, sebab dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 sebesar Rp7,4 trilun terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2022 sebesar Rp3,25 triliun. Selain itu Bojonegoro merupakan penghasil Migas melimpah namun tercatat berada pada peringkat ke-11 termiskin di antara 38 kabupaten/kota se Jawa Timur (Jatim).
Situasi ironi ini akan disebutkan menjadi tantangan bagi Pj Bupati Bojonegoro, karena dia bakal menjabat Pj Bupati Bojonegoro terlama sepanjang catatan sejarah.
“Kegiatan ini merupakan tempat untuk bertemunya gagasan dan ide kreatif terkait persoalan yang ada di Bojonegoro, terutama perihal Silpa APBD Bojonegoro yang begitu besar. Sebab Silpa yang mencapai Rp3,25 triliun ini tentu akan menjadi pertanyaan bagi kalangan masyarakat dan menjadi pembahasan di tengah masyarakat,” kata Tursilowanto Hariogi mengawali jengker atau perbincangan.
Tokoh sepuh yang masih enerjik ini juga menyinggung ihwal persyaratan Pj yang diduga invalid. Karena menurut aturan, Pj Bupati seharusnya ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Polri. Sementara untuk TNI, sesuai Undang-Undang (UU) diperbolehkan menduduki jabatan sipil asal pensiun dan mengundurkan diri dari organiknya.
“Ini adalah kesepakatan negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, sehingga usulan Pj juga harus berdasarkan hukum,” ujar pria yang pernah berdinas di Pemkab Bojonegoro selama 18 tahun sebelum pindah di Pemkab Gresik.
Dalam pandangan pria kelahiran Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu 62 tahun lalu, Bojonegoro ini seperti orang kaya baru setelah menerima fee bagi hasil mgas. Bagi dia, migas merupakan kekayaan alam yang harus betul betul disiapkan dengan mental yang luar biasa.
“Karena jika anggaran yang ada tidak dikelola dengan baik maka akan membuat daerah kita kelabakan. Hal ini juga menjadi tantangan Pj kedepan,” tandasnya.
“Saya titip agar menjaga marwah sebenarnya APBD dan apa tujuannya, karena ada undang-undang (UU), bahwa APBD juga untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya berpesan kepada hadirin.
Dia pun berharap supaya kebijakan harus nyata untuk masyarakat. Ditinjau secara statistik, masyarakat Bojonegoro 40 persennya petani, dan kemiskinan masih tinggi, maka ada persoalan teknis yang harus mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu pertanian harus dikawal dengan kebijakan pemerintah.
Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah soal pertanian salah satu menurut dia ialah persoalan modal tanam kebutuhan pupuk yang tinggi, sementara hasilnya tidak seimbang, padahal semestinya ada peningkatan hasil panen yang lebih tinggi dan tidak dijual diluar daerah. Dengan begitu bisa meningkatkan nilai jual hasil petani lebih tinggi.
Menyinggung tentang tantangan Pj Bupati Bojonegoro kedepan, Pj Bupati mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati Definitif, namun ada larangannya, yaitu tidak boleh mencampuradukkan antara kewenangan dan yang bukan kewenangannya dalam melaksanakan tugas.
Selain pembangunan insfraktruktur, memajukan kesejahteraan umum dia katakan tak kalah penting. Karena peningkatan kesejahteraan dengan memberikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan membuat peningkatan ekonomi di masyarakat. Caranya dengan memberikan manfaat keterampilan dan juga peningkatan SDM di masyarakat, akan berdampak mengurangi kemiskinan.
“Bagaimana Silpa besar, APBD besar akan tetapi tidak bisa mengurangi kemiskinan, maka pembangunan Insfraktruktur fisik harus diimbangi dengan infrastruktur sosial, pendidikan, dan juga lainnya,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri menyatakan, APBD Rp7,7 triliun bisa mencapai angka Rp8 triliun. Sedangkan mengenai Silpa yang mencapai Rp3,2 triliun, jumlah tersebut sebanding dengan besaran APBD kabupaten tetangga, bahkan lebih.
“Harapan saya, baik indeks prestasi manusianya bisa naik, dan bisa mengurangi angka kemiskinan. Karena jumlah penduduk besar tentu angka kemiskinan juga besar. Ini merupakan tantangan bagi Pj yang akan menjabat 17 bulan kedepan,” harap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menyambung tentang bermacam PR yang bakal dihadapi Calon Pj Bupati Bojonegoro. Salah satunya pada persoalan pengentasan kemiskinan ialah soal data. Karena data yang bakal dilihat Pj Bupati adalah data yang tidak valid atau data yang tidak apa adanya berupa Damisda.
“Dengan adanya Damisda ini akan bertentangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Damisda dibentuk oleh pemerintah. Ketika disuguhkan, Damisda berdasarkan orientasi pada kepentingan yang menginginkan agar data masyarakat miskin di Bojonegoro tidak ada,” tuturnya.
“Pj Bupati yang menjabat nantinya, harus mengeluarkan data yang valid, bukan data yang tidak sama. Karena segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan harus berbasis dengan data, jangan hanya karena kepentingan kemudian menutupi data yang sebenernya. (Kalau dengan cara seperti) ini tidak akan pernah selesai. Data kemiskinan harusnya data final dan data yang disinergikan,” tegas Politikus Partai Demokrat ini.
Dia menambahkan, bahwa strategi pengurangan kemiskinan yang dipakai pemerintah menurut Sukur Priyanto masih kurang tepat. Pasalnya, ratusan miliar anggaran yang digelontorkan untuk mengurangi kemiskinan sifatnya hanya semacam memberi kue, dan bukan pada program yang berorientasi pada bagaimana mengedukasi warga miskin untuk berusaha mencukupi dirinya sendiri sampai mampu mencapai kecukupan ekonomi.
Menurut anggota dewan kawakan ini, strategi penanggulangan kemiskinan bukan dengan cara memberi sembako dan uang, namun harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan upaya agar ekonominya meningkat.
“Siapapun yang akan menjadi Pj (harus bisa) merubah mindset pemkab agar bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan dan tidak hanya mengandalkan sektor APBD dan pertanian. (Yakni) dengan mendatangkan investor yang menyediakan tenaga kerja,” tambah dia.(fin)
