SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – APBD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2024 diproyeksi mencapai Rp 7,7 triliun. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah pembahasan APBD induk. Namun akan dipasang devisit Rp 3,2 triliun karena belanja lebih besar dri pendapatan, dan akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2023.
Pembahasan APBD 2024 Kabupaten Bojonegoro, sekarang ini masih belum selesai. Penetapan yang seharusnya dilaksanakan pada 30 Agustus 2023 kemarin gagal atau tak sesuai jadwal.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024 akan segera diselesaikan Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Kemarin Rabu penandatangan nota persetujuan bersama tentang KUA PPAS APBD 2024 batal, dan akan secepatnya digelar kembali,” kata Lasuri.
Politisi PAN itu menjelaskan, proyeksi APBD 2024 sebesar Rp 7,7 triliun. Jumlah tersebut terbesar sepanjang sejarah dalam pembahasan di APBD induk Kabupaten Bojonegoro.
“Atau jauh melampaui APBD 2023 sebesar Rp 7,4 triliun,” kata Lasuri, Jumat (1/9/2023).
Di dalam pembahasan KUA PPAS kemarin, lanjut dia, juga diasumsikan dari sisi pendapatan di angka Rp 4,5 triliun. Karena besaran belanjanya Rp 7,185 triliun ditambah pembiayaan untuk dana abadi pendidikan Rp 500 miliar maka besaran APBD 2024 diproyeksikan Rp 7,7 triliun.
“Asumsi pendapatan itu, bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD Rp 950 miliar, pendapatan transfer Rp 3,491 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 75 miliar,” jelasnya.
Jumlah pendapatan sebesar Rp 4,5 triliun, sedangkan belanja ditambah pembiayaan sebesar 7,7 triliun. Sehingga kekurangannya akan ditutup dari asumsi silpa APBD 2023 sebesar Rp 3,2 triliun.
“Artinya dalam APBD 2024 dipasang angka devisit 3,2 triliun dan devisit ditutup dari silpa tahun 2023,” katanya.
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro lainnya, Ahmad Supriyanto mengatakan, kebijakan penerimaan pembiayaan APBD 2024 berasal dari silpa tahun sebelumnya. Hal tersebut, didasarkan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2023.
“Penerimaan pembiayaan berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan tahun lalu. Adapun komponen silpa antara lain berasal dari over target penerimaan pendapatan, efisiensi belanja, dan penundaan belanja,” katanya.
Namun, tambah politisi Partai Golkar itu, pembahasan APBD 2024 masih belum final dan akan segera dijadwalkan di badan musyawarah (banmus) DPRD Bojonegoro.(jk)
