Banggar DPRD Bojonegoro Pangkas Usulan Bantuan Kombi, Bupati Anna Meradang

ILUSTRASI : Banggar DPRD Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah non camat saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 di gedung dewan setempat Selasa (05/09).(Foto tangkap layar video)

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memangkas usulan anggaran untuk hibah alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa mesin panen multi guna atau kombi (combine harvester) yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat.

Akibatnya, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah meradang hingga terlibat perdebatan sengit dengan salah satu anggota Banggar DPRD, Ali Huda. Peristiwa ini terjadi saat berlangsung pembahasan KUA PPAS APBD TA 2024 di gedung dewan, Selasa (05/09/2023).

Perempuan asal Tuban yang menjabat Bupati Bojonegoro tersebut menyatakan ketidaksetujuannya atas pemotongan anggaran hibah alsintan kombi. Banggar DPRD dituding semangatnya hanya pada pemotongan anggaran tanpa reasoning (alasan).

“Saya tidak setuju, silakan, tidak paripurnapun tidak masalah,” kata Bupati Anna.

Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Ali Huda.

Sikap Bupati Anna tersebut direspon oleh salah satu Badan Anggaran, Ali Huda. Karena itu forum pembahasan KUA PPAS, bupati tidak setuju baginya tidak masalah. Karena baik pihak TAPD maupun Banggar telah sepakat. Bahkan Ali Huda sempat menggebrak meja saat terlibat adu mulut dengan bupati yang bakal habis masa jabatannya pada 24 September 2023 itu.

Baca Juga :   Silpa APBD Bojonegoro 2021 Diprediksi Tembus Rp 2,8 Triliun

“Ini forum pembahasan (KUA PPAS), setuju ndak setuju kedua belah pihak sudah sepakat. Kapasitas anda apa?,” ujar Ali Huda mempertanyakan.

“Saya otorisator,” teriak Bupati Anna lantang.

Kericuhan itu akhirnya berakhir setelah ditengahi oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar.

Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menyatakan, hasil rapat TAPD dengan Banggar DPRD telah menyepakati kebutuhan pembelian alsintan hanya untuk mesin kombi 10 unit saja.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut, 10 unit kombi itupun bukan belanja hibah. Sebab belanja hibah di tahun 2024 nilainya mendekati Rp800 miliar. Hibah sebesar itu mengkhawatirkan jika digelontorkan pada tahun politik menjelang Pilkada. Karena rawan diselewengkan untuk kepentingan politik.

Pria tampan ini menjelaskan, alasan dipangkasnya pengajuan hibah kombi untuk kelompok tani itu dari 120 unit tinggal 10 unit saja. Yakni berdasar fakta di lapangan bantuan kombi tidak dapat dinikmati petani secara langsung. Melainkan hanya pada pihak tertentu.

“Nantinya kombi itu bukan hibah, sifatnya pinjam pakai ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian,” tegas anggota dewan kawakan itu kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (06/09/2023).(fin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *