SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tahun 2023 hingga Oktober ini baru sekitar 44,42 persen. DPRD menilai perencanaan anggaran yang buruk menjadi penyebab rendahnya serapan APBD.
APBD Perubahan 2023 Kabupaten Bojonegoro, telah ditetapkan sebesar Rp 7,9 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, serapan APBD 2023 masih minim yakni 44,42 persen.
“Ada sejumlah pekerjaan yang belum terealisasi pada tahun ini,” katanya, Senin (2/10/2023).
Misalnya, kata dia, proyek strategis nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko yang dianggarkan senilai Rp 362 miliar, dan rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker atau onkologi Rp 10 miliar masih belum terserap.
“Sehingga, menyebabkan serapan APBD masih rendah,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Golongan Karya (Golkar) Ahmad Supriyanto mengatakan, serapan APBD rendah tentu banyak pekerjaan yang belum terealisasi secara maksimal. Idealnya serapan APBD maksimal di angka 80 sampai 90 persen, jika sudah di penghujung tahun.
“Organisasi perangkat daerah yang serapannya rendah harus segera dievaluasi,” katanya kepada suarabanyuurip.com.
Menurut Supri, DPRD setiap tahun sudah mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek waktu dan tahapan. Meski begitu, pasti di akhir tahun serapan anggaran kurang dari 50 persen.
“Kebanyakan belanja modal yang belum terserap, sehingga ini harus ada evaluasi,” katanya.(jk)
