SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Guna mencari solusi dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang berulang setiap tahun, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat koordinasi bersama para pihak terkait.
Diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagian Perekonomian dan SDA, Perumda Tirta Buana, dan Dinas PKP Cipta Karya.
Selain solusi jangka pendek berupa droping air bersih, diperlukan solusi jangka panjang mengatasi kekeringan di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya yakni dengan menambah ketersediaan air baku.
“Komisi B ingin tahu secara persis kebutuhan air baku di Bojonegoro yang dikelola oleh PDAM,” kata Sigit dalam wawancara eksklusif dengan SuaraBanyuurip.com, Rabu (11/10/2023).
Selain itu, juga dibahas mengenai pemanfaatan air baku di Waduk Gongseng. Yang nantinya akan dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah selatan dan timur kabupaten produsen kayu jati dan tembakau berkualitas ini.
Mantan Kepala Desa Ngraseh ini mengungkapkan, bahwa negara hadir menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan pipa induk distribusi dari Waduk Gongseng ke wilayah sasaran.
Dari pipa distribusi induk yang dananya bersumber dari APBN melalui BBWS itu, disambungkan dengan jaringan pipa sekunder maupun tersier sampai nantinya ke sambungan pipa rumah tangga. Hal itu sedang dipersiapkan oleh Dinas PKP Cipta Karya dan Perumda Tirta Buana.
“Supaya nanti dari 16% masyarakat Bojonegoro yang baru mendapatkan layanan oleh PDAM targetnya bisa meningkat hingga 35%,” ujar Politikus Partai Golkar.
Sedangkan ketersedian air bakunya, selain dari Waduk Gongseng, berasal dari air bawah tanah, dan juga menambah beberapa instalasi untuk mengambil air baku dari aliran Sungai Bengawan Solo.
Bahasan rapat itu dikatakan menjadi tantangan besar untuk Perumda Tirta Buana sebagai perusahaan milik daerah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Belum lagi soal keluhan masyarakat tentang air perusahaan daerah air minum (PDAM) berbau dan berasa besi di jaringan perkotaan.
Untuk itu, PDAM atau Perumda Tirta Buana ini butuh investasi atau modal yang besar. Dalam menghadapi tantangan berat itu, biayanya bisa dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, di mana dalam KUA PPAS APBD 2024 telah ditetapkan Rp10 miliar, tetapi untuk melaksanakan ini masih menunggu perubahan peraturan daerah (perda).
Mengenai infrastruktur jaringan menyambung pipa induk yang berlokasi di Kecamatan Temayang dan Sugihwaras itu, anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp128 miliar, kedepannya dikerjakan oleh DPU PKP Cipta Karya.
Sedangkan untuk meneruskan jaringan yang nanti dikerjakan DPKP Cipta Karya, Perumda Tirta Buana membutuhkan modal jangka pendek kira-kira sebesar Rp40-50 miliar. Ini modal untuk penambahan pipa jaringan rumah tangga dan revitalisasi jaringan pipa perkotaan.
Selain penyertaan modal dari Pemkab Bojonegoro, bisa pula PDAM menambah modal dengan membangun akses pembiayaan dari bank yang lain, misalnya dikoneksikan dengan bank daerah, dengan catatan yang penting investasi tersebut produktif dan di satu sisi pemenuhan sambungan rumah tangga bisa terpenuhi.
“Tetapi kalau tidak ada keberanian mengatasi masalah investasi, akan terus terlambat mengatasi (persoalan kekeringan) di Bojonegoro,” terang Sigit.
“Sementara untuk solusi saat ini saya mengapresiasi dan mendorong BPBD terus melakukan droping air bersih. Dananya dari BTT (Belanja Tidak Terduga),” lanjutnya
Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ardhian mengungkapkan, per Selasa 10 Oktober 2023 pihaknya telah mendistribusikan air bersih ke dalam 1.568 tangki di mana tiap tangkinya berkapasitas 4.000 liter. Droping itu menyasar 82 desa tersebar di 20 kecamatan total mencapai 6,2 juta liter.
“Permintaan air bersih terus meningkat dibandingkan tahun lalu,” beber Ardhian.(fin)
