Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton

Pupuk Subsidi.
Petani Bojonegoro sedang menabur pupuk ke tanaman padi.

SuaraBanyuurip.com – Kabar gembira bagi petani. Pemrintah pada tahun 2024 ini akan menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,7 ton. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mendapatkan dukungan dari DPR RI dan tinggal memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penambahan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI, karena sejak lima tahun terakhir jumlahnya selalu menurun. Bahkan, pada tahun 2024 ini, terjadi pengurangan sebanyak lima puluh persen sehingga menjadi 4,7 juta ton.

“Komisi IV DPR RI mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Erma menegaskan dukungan terhadap penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ini diberikan untuk menuntaskan masalah dan menjadi solusi cepat untuk peningkatan produksi padi di tahun 2024.

“Agar target produksi beras sejumlah 32 juta ton pada tahun 2024 dapat terealisasi,” tandasnya.

Selain itu, penambahan jumlah alokasi pupuk ini agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk merancang program kerja dengan berdasarkan kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah.

“Kami minta agar penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian,” tutur Politisi Fraksi PPP itu.

Senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak. Ia menilai target produksi beras tahun 2024 sebesar 32 juta ton akan sulit tercapai lantaran terbatasnya jumlah subsidi pupuk yang hanya sebesar 4,7 ton. Untuk itu, dirinya menyarankan adanya refocusing anggaran untuk menambah jumlah subsidi pupuk petani.

“Kita ketahui bersama bahwa yang namanya tanaman itu sama seperti manusia, dia bisa hidup berkembang bahkan berproduksi manakala asupannya, asupan gizinya, asupan pangannya, cukup. Nah kita punya target tadi Pak, (produksi) beras tahun 2024 (sebesar) 32 juta ton. Kita hanya bisa mencapai produksi 32 juta ton ini manakala tanaman padi kita yang kita tanam itu makanannya cukup,” sergahnya.

Selain persoalan pupuk, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan, capaian target produksi tahun 2024 ini akan sulit tercapai, terlebih dengan adanya hambatan-hambatan produksi seperti adanya El Nino dan juga gagal panen.

“Nah karenanya pupuk subsidi hanya 4,7 juta (ton) saja, nah saya kira dikoreksi saja Pak. Target produksi komoditi (beras) kita berapa Pak? Apakah (produksi) 32 juta ton itu bisa tercapai? Sampaikan ke Menteri Keuangan, ini lho kalau hanya disiapkan pupuk subsidi 4,7 juta (ton) kita tidak bisa mencapai angka (produksi beras) 32 juta ton,” tuturnya.

Hanan menegaskan, refocusing anggaran perlu dilakukan selain untuk subsidi pupuk, juga dapat dialokasikan untuk membiayai hal-hal yang tidak dapat dibiayai petani, seperti infrastruktur pertanian, perbaikan tata air mikro dan mesin pertanian.

“Kebutuhan pupuk ini disiapkan, ya saya kira tidak mustahil Pak tanpa ada perluasan areal, capaian produksi 32 juta ton beras bahkan saya perkirakan bisa lebih itu bisa tercapai manakala pupuknya bisa dipenuhi,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepakat untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dari alokasi awal yang berkurang 50 persen menjadi 4,7 juta ton. Alokasi pupuk subsidi ini telah mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Namun, saat ini Surat Keputusan penambahan pupuk subsidi itu belum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Ini kabar baik untuk Petani dalam ratas dan rakortas dinaikkan dari 4,7 juta menjadi 9,55 juta. Bapak Presiden sudah setujui, Menteri Keuangan juga sudah setuju. Tinggal kita menunggu SK-nya saja,” ujarnya Andi Arman.(red)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Sebaiknya hapus subsidi pupuk, ganti dgn subsidi harga produk hasil pertanian (padi,jagung dll). subsidi pupuk hanya dinikmati segelintir orang/oknum, klo petani tdk pernah merasakan krn petani setiap beli pupuk bersubsidi harganya jauh diatas HET, tp tdk ada tindakan tegas thd oknum yg jual diatas HET tsb. Bahkan klo sdh panen petani tdk berkutik dgn harga hasil panen yg rendah.
    Petani banyak yg sekarat dan melarat, klo bukan para pejabat yg mau bantu petani siapa lg