SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto mengkritisi kinerja pemerintah kabupaten (pemkab) setempat atau pihak eksekutif yang dianggap belum maksimal.
Politikus muda dari Partai Golkar ini mengemukakan hal tersebut setelah mendengar penyampaian ringkasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2023 kepada Tim Banggar wakil rakyat, Jumat (14/06/2024) kemarin.
Pelaksanaan APBD 2023 berada pada waktu transisi dari rezim Anna Mu’awanah yang habis masa jabatannya pada 23 September 2023 dan kemudian dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Adriyanto.
Secara ringkas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Nurul Azizah bersama para Ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas menyampaikan pelaksanaan APBD baik sisi pendapatan maupun belanja pada tahun berkenaan.
Dari sisi pendapatan, target pada 2023 tercapai Rp5,4 triliun atau Rp5.455.797.012.840,00. Target pendapatan ini terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp6 triliun atau Rp6.016.822.709.302,00. Persentase capaian ini sebesar 110,28 persen.
Sisi pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Target PAD 2023 sebesar Rp943 miliar atau Rp943.506.575.782,00 terealisasi sebesar Rp875 miliar atau tepatnya Rp875.581.318.302,00. Maka persentase capaian ini sebanyak 92,80 persen.
Untuk pendapatan transfer dengan pagu Rp4 triliun atau Rp4.434.861.814.632,00 realisasinya sekira Rp5 triliun atau persisnya sebesar Rp5.064.750.744.724,00. Target pendapatan transfer ini terlampaui sebesar 114,20 persen.
Pada sisi belanja, pagunya berada pada angka lebih dari Rp8 triliun atau tepatnya Rp.8.073.595.821.174,00 terealisasi sebesar Rp6 triliun, persisnya yaitu Rp6.348.088.886.775,00. Tercapai sebanyak 78,63 persen. Sisi belanja ini terdiri belanja operasional dan belanja modal.
Sedangkan untuk sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di mana terdapat antara sisi pendapatan dan belanja lebih besar pada sisi belanja, maka angka Silpa belanja sebesar Rp2,8 triliun atau angka persisnya yakni Rp2.887.047.562.485.065,00.
“Kami menilai bahwa kinerja pemerintah daerah tahun 2023 kurang maksimal,” kata Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto kepada Suarabanyuurip.com,
Sekretaris Komisi C ini melihat hal itu tercermin dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD tahun 2023, dimana pendapatan tahun 2023 tercapai 110,28 persen berbanding target Rp5,4 triliun yang terealisasi Rp6 triliun.
Sebab meskipun persentase pendapatan melampaui target, tetapi bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 persentasenya jauh menurun. Sebab pendapatan pada 2022 berada di angka 137,28 persen. Angka ini turun selisih 27 persen.
“Kemudian dari sisi realisasi belanja APBD 2023 malah tidak tergambar kinerja yang maksimal, nanti kita bedah mana saja OPD yang serapannya rendah,” ungkap pria yang aktif dalam komunitas sedekah Subuh ini.
Dijelaskan, pada tahun 2023 realisasi belanja di bawah 80 persen, tepatnya ada di angka 78,63 persen dari pagu anggaran Rp8.073.595.821.174,00 yang terealisasi sebesar Rp6.348.088.886.775,55.
“Dari pemerintah periode sebelumnya kami selalu mengkritisi pemkab agar realisasi belanja dimaksimalkan, supaya APBD bisa maksimal dimanfaatkan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bojonegoro, dengan harapan besar masyarakat Bojonegoro bisa sejahtera,” ungkapnya.
Meskipun di masa transisi, tetapi Supriyanto memiliki harapan pada saat itu realisasi APBD bisa lebih baik. Sayangnya justru yang terjadi sebaliknya malah di bawah tahun 2022. Sebab tahun 2022 realisasi belanja di angka 82,83 persen.
“Makanya angka kemiskinan masih stagnan, angka pengangguran juga sama,” bebernya.
Apalagi, meskipun Kabupaten Bojonegoro masuk kategori kabupaten dengan fiskal tinggi, akan tetapi Bojonegoro juga masuk kategori kabupaten yang belum mandiri. Hal ini dia katakan sebagai pekerjaan rumah (PR) bersama bagi para pemangku kebijakan yang ada di daerah.
Karena selama ini Bojonegoro masih sangat tergantung oleh dana transfer dari pusat, sehingga para stakeholder punya kewajiban untuk keluar dari problem itu, dengan menyiapkan inovasi inovasi yang tidak memberatkan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Sehingga ke depan ketika cadangan sumber minyak ini habis kita tidak masuk jurang menjadi kabupaten yang miskin,” tegasnya.
Terpisah, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto pernah menuturkan perihal realisasi belanja APBD 2023 beberapa waktu lalu. Yakni karena serapan anggaran belanja yang rendah di masing-masing OPD. Terutama pada dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA).
Hal itu terkait dengan realisasi anggaran pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Karangnongko yang tembus ratusan miliar.
“Percepatan serapan belanja ini akan jadi perhatian di tahun 2024,” tandasnya.(fin)
