SuaraBanyuurip.com -Â Joko Kuncoro
Bojonegoro – Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2021 diprediksi tembus Rp 2,8 triliun. Serapan APBD yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab tingginya silpa.
Tingginya Silpa ABPD kabupaten penghasil migas – sebutan lain Bojonegoro – terjadi sejak tahun 2018 yakni sebesar Rp2,3 triliun, dan 2019 sebesar Rp2,2 triliun, tahun 2020 naik lagi sebesar Rp. 2,4 triliun, dan tahun 2021 diperkirakan menembus Rp 2,8 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengatakan tingginya silpa karena serapan APBD 2021 dari organisasi perangkat daerah (OPD) rendah.
“Seringnya mutasi menjadi penyebab kinerja OPD Pemkab Bojonegoro kurang maksimal,” jelas Lasuri, Sabtu (26/2/2022).
Dia mengatakan, dari APBD 2021 sebesar Rp 6,2 triliun baru terserap Rp 5,075 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 1,2 triliun anggaran yang tidak terserap.
Sedangkan, estimasi pendapatan yang dimasukkan di P-APBD 2021 tercantum Rp 4,2 triliun. Ternyata, Lasuri melanjutkan, pendapatan di 2021 lalu melampaui target mencapai Rp 5,9 triliun. Sehingga, masih ada Rp 1,6 triliun.
“Prediksi saya dari sisa 2021 ditambah target pendapatan menjadi Rp 2,8 triliun,” kata Lasuri juga anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Jawa Timur itu.
Sementara itu, Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan, mengatakan, tingginya silpa Bojonegoro menunjukkan banyaknya anggaran yang tidak terserap.
“Banyak faktor penyebab tingginya silpa, di antaranya keterlambatan transfer dari pemerintah pusat sehingga melampaui target daerah dan lambatnya kinerja OPD,” katanya.
Dia mengatakan, seharusnya pada semester awal penyerapan anggaran sudah mencapai 50 persen. Sehingga, tidak menimbulkan silpa yang tinggi.
“Kinerja OPD juga harus dievaluasi DPRD Bojonegoro dalam mengatur anggaran daerah. Sebab, jika penyerapan rendah tentu sangat merugikan masyarakat karena pembangunan terhambat,” katanya.(jk)
