SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Anwar Mukhtadlo kembali dipanggil oleh penyidik kejaksaan setempat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa.
Sebelumnya, Mukhtadlo sempat mangkir dari panggilan kejaksaan satu kali tanpa keterangan. Kali ini dia hadir memenuhi panggilan di kantor beralamat Jalan Rajekwesi Bojonegoro 31.
Namun, Mukhtadlo hanya bungkam seribu basa ketika ditanya para wartawan perihal perencanaan pengadaan mobil yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun anggaran 2022.
Kendati, dia sempat membenarkan bahwa kehadirannya di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) tersebut terkait dengan mobil siaga desa.
“Iya,” ucap Mukhtadlo membenarkan, lirih nyaris tak terdengar saat dikonfirmasi di depan pintu lift kantor kejaksaan.
Sementara itu, disinggung tentang apakah perencanaan mobil siaga desa tersebut tidak berdasarkan dari permohonan atau proposal dari pemerintah desa dan tidak memiliki dasar hukum. Mukhtadlo hanya diam tanpa jawaban.
Tak hanya itu, pertanyaan seputar proses dinas sosial menjadi leading sector untuk pengadaan kendaraan mobil siaga desa pun ia enggan membuka mulut. Mukhtadlo hanya membisu sambil menekan-nekan tombol lift kejaksaan hingga pintunya terbuka dan ia masuk ke dalamnya.
Dikonfrontir secara terpisah, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditia Sulaeman mengatakan, pihaknya memeriksa Anwar Mukhtadlo sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.40 WIB sore.
“Ini pemanggilan ke dua sejak perkara ini naik ke penyidikan, sebelumnya beliau tidak hadir tanpa keterangan,” ujar Aditia Sulaeman kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (19/06/2024).
Penyidik yang pernah berdinas pada seksi intelijen ini melontarkan sebanyak 17 pertanyaan kepada Kepala Bappeda Bojonegoro. Meski begitu, pemeriksaan ini belum selesai, sebab Mukhtadlo harus hadir kegiatan di Jakarta. Sehingga Mukhtadlo dijadwalkan diperiksa lagi pada Senin 24 Juni 2024 minggu depan.
“Besok juga kami lanjutkan lagi memeriksa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang pernah kami panggil waktu penyelidikan dulu,” tandasnya.
Untuk diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa di era rezim Anna Mu’awanah ini membutuhkan waktu panjang sebelum naik ke tahap penyidikan saat ini. Berbelit-belitnya keterangan saksi dan pencarian alat bukti menjadi diantara penyebabnya.
Pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan 384 mobil siaga desa ini telah berjalan sejak tahun 2023. Salah satu unsur pidana yang ditemukan adalah cashback yang tidak dikembalikan ke kas daerah (Kasda).(fin)
