Lima Poin Penting Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Daerah Bojonegoro

Dana abadi pendidikan.
Bojonegoro Institute (BI) menggelar diskusi rancangan dana abadi pendidikan daerah Bojonegoro yang melibatkan pemangku kepentingan.

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro

Bojonegoro – Pengelolaan dana abadi daerah Bojonegoro penting dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, karena uang yang dikelola diperkirakan mencapai Rp 3 triliun. Bojonegoro Institute (BI) setidaknya mencatat ada lima poin penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana abadi daerah yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk pendidikan berkelanjutan.

Pertama, tujuan pembentukan Dana Abadi dan peruntukannya harus dirumuskan dengan jelas, agar ayanan atau penggunaan hasil pengelolaan Dana Abadi bisa diukur keberhasilannya, selain itu agar tidak tumpang tindih dengan belanja APBD.

“Beberapa peserta diskusi tadi ada yang mengusulkan ada afirmasi beasiswa dari Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ini untuk teman-teman disabilitas. Ada juga yang menyatakan pengajuan beasiswa perlu ada tim review yang profesional dan independen untuk menghindari praktik patronase dan lainnya,” kata Direktur Bojonegoro Institute, Aw Saiful Huda saat diskusi terkait rancanangan pembentukan dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kamis (20/6/2024).

Kedua, menetapkan penatausahaan keuangan Dana Abadi secara jelas dan terukur, mulai dari mekanisme penyetoran, penarikan dan pelaporannya.

“Ini sangat penting. Belajar dari kasus Dana Abadi Azerbaijan, dimana tidak memiliki aturan main yang jelas mengenai mekanisme penarikan, akhirnya menyebabkan adanya penarikan-penarikan dana secara rahasia, penggunaan belanja yang tidak efisien dan lainnya,” ungkap Awe, pangilaan akrab Aw Saiful Huda.

Ketiga, menetapkan aturan main investasi Dana Abadi, misalnya menetapkan profil investasi yang akan dipilih; melarang beberapa jenis investasi berisiko tinggi; penggunaan sebagian atau seluruh aset pundi-pundi itu sebagai jaminan utang pemerintah; dan lainnya.

“Berbagai larangan investasi beresiko tinggi harus didefinisikan dengan baik dan ditegakkan melalui aturan-aturan tersurat yang membatasi risiko,” tandas Awe.

Keempat, membangun kelembagaan pengelola Dana Abadi yang kredibel, professional dan berintegritas. Misalnya dengan pembagian tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, membentuk penasehat investasi, mengatur dan menetapkan operasional harian yang wajar, membuat dan menegakkan standar-standar etika dan konflik kepentingan pengelolaan Dana Abadi.

Baca Juga :   Dana Abadi Migas Bojonegoro Belum Jelas

Kelima, menerapkan standar transparansi yang tinggi dalam pengelolaan Dana Abadi. Misalnya kewajiban untuk mempublikasikan laporan hasil audit kinerja; memberikan informasi rinci mengenai investasi dan aktivitasnya, keuntungan investasi dan lainnya.

“Kita bisa belajar dari transparansi pengelolaan Dana Abadi Norwegia, yang dipublikasikan secara realtime di websitenya: www.nbim.no,” pungkas Awe.

Diskusi Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan diantaranya dihadiri Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, kelompok perempuan dan disabilitas.

Sebagai informasi, Pemkab Bojonegoro telah menginisiasi rancangan peraturan daerah dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah pada tahun 2022. Namun karena Peraturan Pemerintah yang mengatur Dana Abadi Daerah belum terbit saat itu, maka pembahasan Raperda ini belum bisa dilanjutkan.

Gagasan pembentukan dana abadi daerah ini sudah berkembang lama. Gagasan ini lahir untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah pasca kekayaan sumber daya migas habis. Sehingga sebagian dari pendapatan migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro akan disisihkan dan disimpan dalam bentuk Dana Abadi. Dana tersebut dikelola dan diinvestasikan untuk jangka panjang, kemudian dari hasil pengelolaannya akan dibelanjakan untuk memajukan pendidikan, tanpa mengurangi dana pokoknya.

Konsep Dana Abadi SDA ini sudah lama dikenal dan dipraktikkan di tingkat global oleh negara-negara kaya sumber daya alam ekstraktif migas dan mineral. Pembentukan Dana Abadi tertua adalah Texas Permanent University Fund (ASA) yang dibentuk di tahun 1876. Kemudian Kuwait tahun 1953, Abu Dhabi (UEA) tahun 1974 dan Alaska (AS) tahun 1976.

Di tingkat Asia Tenggara, negara yang pertama kali membentuk Dana Abadi SDA adalah Brunei (1983), lalu Malaysia (1988), dan Timor Leste (2005).

Baca Juga :   Isi Raperda Sumur Tua Disorot Tajam

“Saat ini sudah ada lebih dari 54 negara dan yurisdiksi sub nasional yang membentuk Dana Abadi SDA. Banyak yang sukses tetapi ada juga yang dinilai gagal. Salah satu faktor kegagalan adalah buruknya tata kelola, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak ada mekanisme yang jelas mengenai penarikan dana, manajemen investasi yang buruk dan lainnya,” pungkas Awe.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional menjadi angin segar bagi Pemkab Bojonegoro. Aturan yang terbit pada 2 Januari 2024 ini menjadi cantolan atau payung hukum untuk mewujudkan pembentukan dana abadi daerah.

Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan dana abadi daerah di APBD sejak 2022 lalu. Jumlahnya mencapai Rp 500 miliar. Pos anggaran ini akan ditambah hingga mencapai Rp 3 triliun yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) Migas.

Namun, untuk menambah pos anggaran dana abadi daerah ini, Pemkab Bojonegoro masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini akan menjadi dasar pembentukan Perda Dana Abadi Daerah.

“Di dalam PP Nomor 1 Tahun 2024 pasal 82 memang menyebutkan pembahasan raperda dana abadi harus menunggu PMK terbit. Jadi meski PP tentang dana abadi daerah sudah ada, raperdanya belum bisa diajukan karena menunggu PMK,” tegas Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera (NRIS), Lasuri.

Selain menunggu terbitnya PMK, lanjut Lasuri, Pemkab Bojonegoro juga harus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk membahas Raperda Dana Abadi Daerah.

“Setelah itu baru bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut,” tandas anggota Komisi B DPRD Bojonegoro ini.(jk)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar