SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei menjadi ajang refleksi capaian sektor pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan terhadap program pendidikan yang dijalankan pemerintah kabupaten (Pemkab).
Dengan capaian program yang telah berjalan, mulai dari peningkatan anggaran beasiswa hingga intervensi terhadap anak tidak sekolah, program pendidikan di era Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah dinilai telah menunjukkan arah positif.
Namun, DPRD memberikan catatan, yaitu tantangan ke depan tetap pada pemerataan akses, kemudahan pengajuan, serta penuntasan angka putus sekolah agar seluruh anak di Bojonegoro benar-benar mendapatkan hak pendidikan secara utuh.
“Pemberian beasiswa patut diapresiasi,” kata Abdulloh Umar kepada Suarabanyuurip.com, Sabtu (2/5/2026).
Namun begitu, sebagai evaluasi, Mas Umar, sapaan akrabnya, menekankan agar pelaksanaan program tersebut terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar merata. Begitu pun serapan anggaran pendidikan harus dimaksimalkan, dengan mempermudah proses dan syarat pengajuan.
”Prinsipnya semua warga miskin dan berprestasi harus mendapatkan haknya berupa pendidikan gratis dan berkualitas,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong pembentukan dana abadi pendidikan untuk menjamin keberlanjutan program. Yakni dana abadi pendidikan yang orientasinya untuk pemerataan pendidikan bagi semua warga, pendidikan berkelanjutan dan berkualitas, di seluruh instansi pendidikan baik umum, agama, pondok pesantren dan madrasah, baik negeri maupun swasta.
Selain itu, politisi yang terpilih menjabat Ketua DPRD Bojonegoro periode 2019–2024, dan kini 2024–2029 itu juga menyoroti masih adanya pekerjaan rumah (PR), khususnya terkait angka putus sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“PR-nya angka putus sekolah harus ditekan secara maksimal. Jangan sampai ada yang putus sekolah karena faktor biaya,” lanjutnya.
Mas Umar, juga mengingatkan agar kesejahteraan guru harus diperhatikan, terutama untuk guru di lingkungan madrasah yang selama ini belum mendapat insentif dari pemkab.
”Insentif untuk para guru madrasah supaya segera dialokasikan. Jangan sampai ada kesenjangan. Sama-sama berkontribusi untuk daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan capaian program pendidikan Pemkab Bojonegoro, termasuk fokus pada penanganan anak tidak sekolah (ATS).
“Masih terdapat 6.000 lebih ATS di Bojonegoro yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Nurul Azizah.
Perempuan santun dan ramah ini menegaskan, berbagai program seperti beasiswa daerah, bantuan pendidikan, hingga pendampingan terus diperkuat untuk menekan angka tersebut dan menarik kembali anak ke bangku sekolah.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tidak boleh ada anak Bojonegoro yang terhambat sekolah karena keterbatasan ekonomi,” tegasnya.
Kemudian, terkait kesejahteraan guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Wabup Nurul Azizah saat menerima audiensi perwakilan Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI).
Audiensi tersebut berlangsung pada Senin, 7 April 2026, di Bojonegoro. Dalam pertemuan itu, para guru madrasah menyampaikan aspirasi terkait belum meratanya insentif yang diterima, khususnya bagi tenaga pendidik di lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti RA, MI, MTs, dan MA.
Menanggapi hal tersebut, Nurul Azizah menegaskan, bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Hasil audiensi hari ini akan segera kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama OPD terkait,” ujarnya kala itu.(fin)
