SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito menyebutkan server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sangat lemot menjadi kendala dalam perencanaan dan pencairan anggaran. Sehingga berdampak salah satunya pada serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang masih rendah.
“Serapan APBD Bojonegoro per hari ini masih kurang dari 40 persen,” kata Djoko Lukito dalam wawancara cegat di depan gedung putih lingkungan Pemkab Bojonegoro kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (11/10/2024).
Sejumlah kendala ditengarai menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran dari total APBD 2024 sebesar Rp8,2 triliun tersebut. Kendala untuk saat ini, salah satunya disebabkan karena server SIPD yang digunakan untuk pencairan dana dia katakan sangat lemot.
“Kita mau mencairkan itu terkendala server SIPD yang lemot, bahkan sangat lemot, itu bikin pencairan kan jadi lama,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengaku, telah mengirimkan surat ke Kemendagri untuk meminta solusi sebab server tersebut langsung dari pusat yang lamban dan hanya muter saja jika diakses. Bahkan ia juga mendapat informasi dari BPKAD jika karena lambannya server mengakibatkan lembaga itu hanya bisa mencetak 10 Surat Perintah Membayar (SPM).
“Padahal (ajuan SPM) yang masuk itu ratusan,” ungkapnya.
Selain kendala teknis lambannya server SIPD, penyebab serapan yang masih minim lainnya ialah karena molornya proses lelang yang di lakukan sejumlah instansi, terutama pada dinas pekerjaan umum baik itu, Bina Marga, Sumber Daya Air, maupun Cipta Karya.
Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro, serapan anggaran tahun ini yang paling rendah dipegang dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang yang dia katakan kurang dari 10 persen.
“Tetapi biasanya Bina Marga akhir tahun serapannya meningkat drastis,” tuturnya.
Namun, sejatinya ia mengaku, telah mendorong agar proses lelang bisa dilakukan sejak awal tahun.
Untuk meningkatkan serapan di tahun ini maupun di tahun 2025 mendatang, Joko Lukito mengatakan, bahwa Pj Bupati Bojonegoro beberapa hari lalu sudah mengadakan rapat evaluasi antar OPD agar kedepannya mempercepat proses lelang sehingga minimnya serapan di tahun 2024 ini tidak terjadi di tahun mendatang.
“Kendalanya saat ini tinggal masalah teknis pada server SIPD yang sangat – sangat lemot itu tadi, mudah-mudahan mendapat petunjuk jalan keluar dari Kemendagri agar server ini bisa cepat,” pungkasnya.(fin)
