SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029.
Dalam perhelatan ini terkandung peta jalan atau road map sesuai visi misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Wahono dan Nurul Azizah, yakni untuk Bojonegoro “Makmur dan Membanggakan”.
Hadir dalam acara, seluruh pejabat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat se Kabupaten Bojonegoro di Pendapa Malowopati, Selasa (25/3/2025).
Selain itu dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan para instansi vertikal di Bojonegoro, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, organisasi sosial dan keagamaan, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koporasi, baik yang ada di Bojonegoro maupun kabupaten jiran terdekat.
Wabup Blora Sri Setyorini, Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, dan Asisten II Pemkab Tuban pun hadir guna mewakili bupati terundang masing-masing.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan mengawali Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 dengan presentasi. Ia menyampaikan bahwa agenda itu digelar untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran arah kebijakan, dan program pembangunan Bojonegoro.
“Juga untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro,” ujarnya.
Diterangkan, Bappeda Bojonegoro telah merekapitulasi sejumlah usulan pembangunan 2026 yang basisnya adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.
“Dari rekapitulasi itu, total ada 1.375 usulan. Yang lolos atau terverifikasi ada 1.298 usulan. Persentasenya 94,4 persen,” terangnya.
Mayoritas, lanjut mantan Kepala Disdamkarmat ini, sebanyak 1.298 usulan pembangunan 2026 tersebut berkaitan dengan sektor atau kategori Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanian.
Sementara itu, usulan pembangunan 2026 yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro, jumlahnya mencapai dua kali lipat. Total, 3.160 usulan. Yang lolos verifikasi 3.092. Jika dipersentase, ada di angka 97,85 persen.
“Untuk usulan pembangunan 2026 yang ditujukan ke Pemprov Jatim, ada sejumlah 324 usulan. 126 diusulkan desa/kelurahan, 186 diusulkan lembaga, dan 12 diusulkan perangkat daerah,” lanjut Gunawan.
Sedangkan Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya menyatakan, Musrenbang 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 merupakan formula penting untuk menelurkan kebijakan perihal pembangunan di Bojonegoro.
Dokumen-dokumen dihasilkan dari Musrenbang RKPD 2026 maupun FKP RPJMD 2025-2029, merupakan “Peta Jalan” bagi pihaknya untuk mewujudkan Bojonegoro Makmur dan Membanggakan, sebagaimana visi misi yang diusung.
Sebab, dokumen-dokumen dimaksud memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politiknya bersama Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah sepanjang 2025-2029. Maka segenap unsur di Pemkab Bojonegoro akan mengakomodir aneka hasil Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029.
“Itu sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap prosedur birokrasi. Sekaligus komitmen kami perihal mengakomodir partisipasi publik dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Ihwal program pada 2025 ini, kata dia, pihaknya telah merealisasikan program-programnya secara bertahap. Fokusnya pada dua lini. Yaitu, kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan di Bojonegoro.
Dua lini program itu terejawantahkan dalam delapan program quick wins. Meliputi Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi, Optimalisasi Satu Data Single Window “Sapa Bupati”.
Kemudian, Penataan Regulasi dan Revitalisasi BUMD dengan Pembentukan dana abadi dan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), serta Optimalisasi Ketersediaan Air, Kesejahteraan Petani, Pendidikan Unggul, hingga Kesehatan Masyarakat.
“Ada juga Optimalisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan. Ini dua quick wins yang juga penting,” imbuhnya.
Terutama perihal optimalisasi pengentasan kemiskinan, Mas Bupati, begitu ia disapa, mengerucutkan program quick wins tersebut melalui sejumlah program taktis untuk keluarga prasejahtera.
Di antaranya, bantuan kolam dalam Buis Deker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur serta pakan, obat, vitamin, dan kandangnya, bantuan bibit sayuran, bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berikutnya, bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu, bantuan air bersih, bantuan Beasiswa Makmur Membanggakan; pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat; dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan.
“Program-program pengentasan kemiskinan ini didukung pemdes. Melalui pengalokasian ADD. Dan, itu sudah kami wajibkan. Agar, ada sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan pemdes,” paparnya.
Bupati asli kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini mengaku, secara umum pembangunan Bojonegoro di eranya akan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.
“Hal itu untuk menjamin pembangunan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,” tegasnya.
Sementara untuk core pembangunan di era dia, disebut akan berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas yang merata.
“Lalu, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan kualitas keluarga, serta optimalisasi dan inovasi teknologi,” tandasnya.
Sekadar untuk diketahui, dalam gelaran Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 ini, ada bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan (UMKM) di halam seputar Pendapa Malowopati. Stand yang berdiri menjajakan produk UMKM lokal khas Bojonegoro.
Tak hanya itu, ada pula Penghargaan Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tertib Administrasi. Penghargaan tersebut diraih tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Kedungadem, Kedewan, dan Bubulan.(fin/adv)
