SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kembali menerima transfer dana bagi hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat sebesar Rp 388 miliar pada 31 Juli 2025. Pendapatan ini berpotensi menambah sisa anggaran lebih (silpa) apabila serapan APBD 2025 masih rendah.
Berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, dari APBD 2025 sebesar Rp 7,9 triliun baru terserap Rp 2,26 triliun atau 28,56 persen per 31 Juli kemarin.
“Silpa di APBD 2025 diasumsikan sekitar Rp 2,5 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.
Asumsi silpa tersebut berpotensi bertambah hingga Rp 3 triliun lebih, apabila serapan APBD menumpuk di akhir tahun. Apalagi hingga pertengahan tahun 2025 ini serapan masih rendah sekitar 28,56 persen.
Tambahan Silpa bisa bersumber dari dana transfer bagi hasil migas. Karena Bojonegoro masih akan menerima DBH migas hingga akhir tahun mendatang, setelah 31 Juli kemarin menerima sebesar Rp 388 miliar.
“Artinya sangat potensi menambah besaran silpa Bojonegoro,” jelasnya, Minggu (4/8/2025).
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno menyampaikan, Bojonegoro kembali menerima DBH migas sebesar Rp 388 miliar. Rinciannya Rp 386 miliar DBH minyak bumi dan Rp 2,2 miliar DBH gas bumi.
“Hingga akhir 31 Juli kemarin DBH migas telah salur sebesar 60 persen,” katanya.
Teguh mengatakan, penyaluran DBH migas Bojonegoro masih sisa Rp 777 miliar, belum tersalurkan. Hal itu berdasar dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp 1,9 triliun untuk DBH migas di Bojonegoro telah salur sekitar Rp 1,16 triliun.
“Sedangkan pagu DBH gas bumi Rp 11 miliar, telah salur sekitar Rp 6,6 miliar atau tersisa sekitar Rp 4,4 miliar,” pungkasnya.(jk)
