SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) medhayoh (bertamu) ke Kabupaten Bojonegoro untuk menggelar Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Agenda dihelat di ruang Angling Dharmo Jalan Pangeran Mas Tumapel lingkup kantor pemerintah setempat ini pertama kali terselenggara di Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Hajat Pemprov Jatim ini terselanggara bertujuan untuk penguatan agar rumusan rencana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi lebih efektif.
Hadir dalam acara, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, Direktur Informasi Publik Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Dr. Nursodik Gunarjo; Ketua Tim Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kemkomdigi, Ayu Shaulina Ernalita; perwakilan Kepala Dinas Kominfo Jatim, Yunus Mansur Yasin; Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KI Jatim, M. Sholahuddin; serta Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim.
Sarasehan yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Kusnandaka Catur, ini diikuti oleh Staf Ahli Bupati; Sekretaris DPRD; Kepala Dinas / Badan / Bagian Lingkup Pemkab Bojonegoro; Inspektur; Kepala Satpol PP; Camat se-Kabupaten Bojonegoro (mengajak 5 perwakilan Desa/Kelurahan); Direktur RSUD se-Kabupaten Bojonegoro, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Non Governmental Organization (NGO) dan perwakilan media massa.
Wabup Nurul Azizah mengaku bangga, sebab Sarasehan KIP di Jawa Timur biasanya dipusatkan di Surabaya. Namun pada agenda kali ini ditempatkan di Bojonegoro. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jatim selaku pemilik acara.
”Maka ini pecah telor, biasanya di luar kota sekarang Sarasehan KIP di Bojonegoro, tentu ini mempunyai nilai lebih, Bojonegoro harus lebih bersemangat lagi,” kata Nurul Azizah saat sambutan.
Perempuan santun dan ramah ini membuka data, jumlah penduduk Bojonegoro sebanyak 1,3 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 persen merupakan pemanfaat akses internet. Jika dirinci jenis kelamin, dari 58 persen itu, terdiri 53 persen laki laki, 43 persen perempuan.
Plaftorm internet paling diminati oleh warga Bojonegoro adalah media sosial (medsos), terbanyak adalah TikTok, disusul oleh Instagram, dan Facecook. Kemudian warga juga mengakses untuk hiburan, berita, dan pembelajaran.
”Ini artinya, sekecil apapun informasi yang ada di lapangan, dalam waktu 5 menit sudah menyebar ke semuanya (ke mana-mana, red.), maka ini menjadi penting, ketika ada informasi disampaikan ke pemangku kebijakan bersifat data faktual,” ujarnya.
Salah satu terapan keterbukaan informasi publik dihelat oleh Pemkab Bojonegoro secara berkala dengan tajuk “Medhayoh Sapa Bupati”. Biasa digelar di Pendapa Malowopati setiap tanggal 17. Masyarakat sangat berminat menyampaikan persoalan.
Selain itu, perempuan yang pernah menjabat Sekda Bojonegoro ini menyampaikan apresiasi atas capaian Bojonegoro dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2025 yang berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai sempurna 100.
“Bojonegoro alhamdulillah mengalami kebangkitan. Selama lima tahun sebelumnya kita berada pada kategori tidak informatif dengan nilai C dan D. Tahun ini Bojonegoro mendapatkan nilai A,” ucapnya.
Perempuan asli Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, ini menekankan bahwa arus informasi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk semakin responsif terhadap masukan masyarakat.
Sementara Ketua KIP Jatim diwakili Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, A. Nur Aminuddin, menyampaikan, bahwa tahun 2025 menjadi momentum perubahan karena penyelenggaraan KI Award tidak lagi dipusatkan di Surabaya.
Predikat Informatif yang diraih Bojonegoro, kata dia, bukan hadiah, melainkan hasil kerja keras dan proses objektif melalui tiga tahapan penilaian: Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi faktual, dan wawancara faktual.
Dijelaskan, bahwa keterbukaan informasi publik berpijak pada tiga prinsip utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiganya sejalan dengan konsep “Medhayoh” yang merupakan budaya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat di Bojonegoro.
“Mendayoh itu bertamu, berkomunikasi. Di situ ada keterbukaan dan partisipasi publik. Pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan rakyat menjadi aspek penting dalam keterbukaan informasi publik,” jelas Nur Aminuddin.(fin)
