SuaraBanyuurip.com – APBD Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2027 diproyeksi sebesar Rp 5,2 triliun terjadi defisit Rp2,1 triliun. Pemerintah kabupaten (pemkab) telah menyiapkan sejumlah strategi agar target program prioritas daerah tetap tercapai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Edi Susanto menyampaikan, proyeksi rencana awal (ranwal) APBD Bojonegoro 2027 yang terinput di sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebesar Rp5,2 triliun. Namun, berdasarkan ranwal kebutuhan riiil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Bojonegoro di SIPD mencapai Rp 6,1 triliun. Sedangkan pendapatan sebesar Rp 4,6 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp962 miliar.
“Sehingga di tahun 2027 ada defisit Rp 2 triliun lebih. Ini belum termasuk pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD, karena belum terverifikasi,” kata Edi saat memaparkan RKPD 2027 dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Lantai II Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/3/2026) kemarin.
Menurut Edi, perkiraan defisit APBD Bojonegoro 2027 sebesar Rp2 triliun ini lebih besar daripada defisit APBD 2026 sebesar Rp 1,9 trilun.
“Kepala OPD harus melakukan rasionalisasi belanja yang mendukung pencapaian target RPJMD, karena defisit melebihi 2026,” pesannya.
Mantan Sekretaris DPRD Bojonegoro, itu menjelaskan beberapa strategi yang sudah disiapkan untuk menghadapi tekanan fiskal APBD 2027. Di antaranya melakukan efisiensi belanja, meningkatkan target pendapatan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil dan seluruh BUMD Bojonegoro, serta memaksimalkan potensi sumber pendapatan lain. Salah satunya dari pengenaan tarif retribusi jaringan fiber optic.
“Dari rapat dengan semua BUMD ada potensi tambahan pendapatan Rp 15 miliar lebih di 2027. Mudah-mudahan dengan perkembangan waktu masih bisa ditingkatkan lagi,” tegas Edi.
Selain itu, Edi meminta kepada semua kepala OPD meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk menyelaraskan program-program prioritas daerah dengan pemerintah provinsi dan kementerian.
“Agar pelaksanaan program prioritas daerah di 2027 bisa didukung pemprov dan kementerian, sehingga tidak membebani keuangan daerah,” saran Edi.
Menurut Edi cara lain untuk menghadapi tekanan fiskal APBD Bojonegoro 2027 adalah mengoptimalkan peran dunia usaha. Salah satunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengaktifkan kembali forum CSR (corporate sosial responsibility).
“Harapannya, semua CSR dari dunia usaha bisa diarahkan untuk program prioritas yang ada di RKPD 2027,” pungkasnya.
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jatim, M Yasin menekan pentingnya keselarasan target pembangunan daerah dengan provinsi maupun pusat. Diantaranya penurunan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengurangan pengangguran.
“Ini penting agar pembangunan bisa terintegrasi,” tegas pejabat asli Bojonegoro dari Kecamatan Tambakrejo itu.(red)
