SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sukses merampungkan pembangunan jalan rigid beton program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025. Pembangunan infrastruktur di desa penghasil minyak Banyu Urip, Blok Cepu, ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat memperlancar aktivitas.
Pembangunan jalan rigid beton Desa Gayam berada di Dusun Sumurpandan. Panjangnya 680 meter dengan lebar 4,5 meter. Jalan tersebut sebelumnya makadam, becek dan licin ketika musim penghujan.
Jalan rigid beton menjadi urat nadi utama bagi warga Dusun Sumur Pandan. Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan ini merupakan bukti keberhasilan pola kerja swakelola yang transparan dan akuntabel di tingkat desa.
Lasmi, warga setempat, mengaku sangat terbantu dengan kondisi jalan rigid beton saat ini.
“Sekarang lebih mudah mengantar dan menjemput anak sekolah. Dulu jalannya rusak dan licin, sekarang jauh lebih aman dan nyaman,” tuturnya.
Senada disampaikan Lim, petani yang setiap hari melintasi jalan tersebut menuju sawah. Menurutnya, pembangun jalan rigid beton di Dusun Sumurpandan ini sangat membantu petani menuju sawah maupun mengangkut hasil pertanian.
Apalagi, lanjut dia, dusun tersebut merupakan salah satu sentra pertanian di Desa Gayam. Selain itu, juga membuka konektivitas Dusun Kapol yang selama ini terisolir.
“Sekarang jalannya tidak licin dan tidak becek saat hujan. Panen jadi mudah diangkut kendaraan, biayanya jadi lebih murah,” ungkap warga RT 13 RW 03 Dusun Sumurpandan kepada suarabanyuurip.com, Selasa (3/2/2026).
Untuk menjamin knualitas dan ketepatan sasaran, Pemerintah Desa Gayam bersama Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan peninjauan langsung, Senin (2/2/2026). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengerjaan fisik telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Kepala Desa Gayam, Kecamatan Gayam Winto, menegaskan keterlibatan masyarakat dalam Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) adalah kunci keberhasilan proyek ini.
“Kami berkomitmen mengelola dana BKKD dari Pemkab Bojonegoro secara swakelola dan transparan. Terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro atas program ini, manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh warga, terutama di wilayah RT 29 Dusun Sumur Pandan,” ujar Winto.
Kini, transformasi jalan rigid beton tersebut memberikan dampak multibidang dari kelancaran akses pendidikan hingga ekonomi lokal yang bergerak di sektor pertanian.
Secara strategis, infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara berkelanjutan.
“Kami berharap program BKKD tahun 2026 dapat terus berlanjut untuk menuntaskan titik-titik infrastruktur desa lainnya,” pungkas Winto.
Program BKKD ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata hingga ke tingkat desa, untuk memperluas konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian.
Pada 2025, Pemkab Bojonegoro telah menggelontorkan anggaran BKKD sebesar Rp 651 miliar untuk 372 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Infrastruktur yang dibangun berupa jalan, jembatan hingga tembok pembatas tanah (TPT).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan menyampaikan, semula BKKD menyasar 374 desa yang dianggarkan sekitar Rp 651 miliar. Namun dua di antaranya gagal melakukan serapan anggaran. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman karena ada permasalahan.
Sehingga, lanjut Ivan, terdapat 372 desa di Bojonegoro merealisasikan BKKD pada tahun 2025 kemarin. Namun lanjut dia, pembangunan di desa masih belum selesai dan berlanjut di 2026 ini.
“Karena itu kami belum bisa memberikan data pasti terkait realisasi atau update pembangunan. Misalnya jumlah jembatan atau panjang jalan yang telah selesai dibangun,” jelas Ivan.
Namun secara rinci pihaknya memiliki jumlah desa yang menerima BKKD 2025. Seperti sebanyak 87 desa menerima BKKD jalan aspal, jalan cor rigid 247 desa, pembangunan jembatan 33 desa, dan pembangunan TPT atau bronjong sebanyak tujuh desa.
“Data ini berbeda dengan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bojonegoro, karena ini khusus kebinamargaan. Kalau BPKAD mencakup keseluruhan,” jelas Ivan sapaan akrabnya.
Dia berharap, program BKKD ini bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan ekonomi karena adanya pembangunan infrastruktur.
“Tentu desa yang mendapat BKKD bisa mengelola dan melaksanakan dengan baik, agar pembangunan bisa bermanfaat dan dirasakan masyarakat,” terangnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, tujuan program BKKD 2025 untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Diantaranya perbaikan jalan desa, dan membangun jembatan vital untuk menghubungkan desa.
“Juga meningkatan ekonomi. Dengan akses jalan yang baik tentu akan mempermudah transportasi dan mendorong ekonomi warga,” tandasnya.(red)
