SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Organisasi nonpemerintah, Bojonegoro Institute (BI) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebab, krisis iklim dinilai telah menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bergantung pada sektor pertanian.
BI mengemukakan gagasan tersebut dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) bertajuk “Krisis Iklim dan Kemiskinan: Membangun Ketahanan Masyarakat dan Arah Kebijakan Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan, Mitigasi dan Adaptasi Krisis Iklim” yang digelar di Ruang Pertemuan EJSC Bojonegoro.
Direktur Bojonegoro Institute, Aw Syaiful Huda, mengatakan krisis iklim kini bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Melainkan persoalan ekonomi, sosial, dan keadilan. Dampak ekonomi dan sosial mulai dari meningkatnya frekuensi kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, hingga penurunan produktivitas ekonomi yang berpotensi memperbesar angka kemiskinan.
“Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim,” kata AW Syaiful Huda kepada suarabanyuurip.com, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro termasuk daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, karena mayoritas penduduknya masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.
Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, sebanyak 67,5 persen rumah tangga di Bojonegoro memiliki usaha utama di sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat perubahan musim dan cuaca berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 mencatat 63,49 persen petani di Bojonegoro menganggap faktor alam sebagai kendala utama dalam kegiatan usahataninya.
Di lain sisi, sekitar 85 persen petani belum memiliki asuransi pertanian sehingga harus menanggung sendiri kerugian akibat kekeringan, banjir, maupun gagal panen.
“Kami menilai dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga membebani keuangan daerah,” ujar AW.
Kerusakan infrastruktur, meningkatnya kebutuhan penanganan bencana, rehabilitasi fasilitas umum, penyediaan air bersih, perlindungan sosial, hingga pemulihan sektor pertanian membutuhkan anggaran yang semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan bahwa rumah tangga miskin dan kelompok rentan merupakan pihak yang paling terdampak. Saat terjadi gagal panen atau bencana, banyak keluarga terpaksa mengurangi konsumsi, menjual aset produktif, menambah utang, hingga memangkas pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
“Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, kondisi ini akan memperkuat lingkaran kemiskinan sekaligus memperlebar ketimpangan sosial,” tegas AW.
Melalui forum tersebut, Bojonegoro Institute mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas petani, serta para pemangku kepentingan lainnya memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah juga menegaskan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui penyaluran bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kolaboratif Universitas Bojonegoro (Unigoro) di Hall Suyitno, Kamis (25/6/2026).
Wakil bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu mengatakan, penurunan angka kemiskinan harus dibarengi dengan peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
“Banyak program yang sudah diinisiasi oleh Pemkab Bojonegoro berbasis potensi lokal. Contohnya Gayatri (gerakan beternak ayam petelur mandiri), domba kesejahteraan, UMKM naik kelas, benih gratis bagi petani, dan lainnya,” paparnya.(fin)
