APBD Besar, Kemiskinan di Bojonegoro Tetap Tinggi

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Afan.

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari

Bojonegoro – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, jumlahnya makin jumbo dari tahun ke tahun. Terakhir APBD tercatat mencapai Rp7,4 triliun. Ternyata besaran itu belum mampu menggeser kedudukan Bojonegoro dari kelompok peringkat atas kemiskinan se provinsi.

“APBD kita memang besar, tapi kemiskinan juga masih tinggi,” kata Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mochlasin Afan, kepada SuaraBanyuurip.com, Rabu (02/08/2023).

Angka Rp7,4 triliun yang dimiliki kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (Migas) ini menjadikan Bojonegoro menempati posisi sebagai kabupaten dengan APBD terbesar ke dua se Indonesia setelah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kendati dengan kemampuan APBD yang makin besar, Afan menilai, eksekutif selama ini belum mampu menggeser Bojonegoro dari posisi kemiskinan tertinggi ke 11 dari 38 kabupaten/kota se Jatim. Berdasar data badan pusat statistik (BPS), angka kemiskinan Bojonegoro tahun 2022 masih 12,21 persen. Apalagi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 juga tinggi sebesar Rp3,2 triliun.

Baca Juga :   BRS BPS : Penduduk Miskin di Bojonegoro Tahun 2021 Bertambah 5.420 Jiwa

“Ini karena programnya bukan mengarah pada kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan, namun lebih banyak untuk pencitraan politik agar elektabilitasnya bupati tetap tinggi. Saya berkali-kali sampaikan hal ini,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

Afan menekankan, pentingnya dua hal terkait itu. Yakni kemandirian pendapatan asli daerah dan pengentasan kemiskinan. Pasalnya sumber dana APBD Bojonegoro masih tergantung dari dana transfer pemerintah pusat. Termasuk dana bagi hasil (DBH) Migas.

“Jangan sampai, anugerah sumber daya alam yang besar ini menjadi bencana bagi Bojonegoro. Gara-gara tidak mampu mengelola dengan tepat, pasca sumber daya alamnya habis, daerahnya kembali miskin,” tandasnya.

Sejalan dengan pemikiran Afan, Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCi), Aw Syaiful Huda mengingatkan, pendapatan daerah dari sektor migas sifatnya hanya sementara, dikarenakan migas merupakan sumber daya alam yang bersifat non-renewable (tidak terbarukan) yang pasti akan habis jika diproduksi terus menerus.

Sebab itu, pendapatan dari sektor migas harus dikelola seefisien dan seefektif mungkin, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pasca produksi migas di Bojonegoro menurun dan habis.

Baca Juga :   HJB Ke-345, Mensesneg Pratikno: APBD Besar Jangan Sampai Rakyat Bojonegoro Miskin

“Sudah banyak contoh daerah yang tiba-tiba jadi kaya raya karena punya sumber daya alam migas yang melimpah, tapi kemudian jatuh miskin lagi setelah migasnya habis,” ujar Awe.(fin)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *