SuaraBanyuurip.com – Laeman Harjo Wasito
Tuban – Warga dari wilayah pedesaan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kaget lantaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang mereka pegang, tiba-tiba dinyatakan tak berlaku lagi. Hal itu mereka ketahui ketika berobat di Puskesmas dan rumah sakit, BPJS-nya dinyatakan kena blokir.
Diperoleh informasi penyebab terblokirnya kartu BPJS Kesehatan akibat perubahan Desil atau data statistik yang dipakai menentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pengelompokan kesejahteraan. Kenaikan
Desil yang tak mereka ketahui sebelumnya, mengakibatkan kartu berobat gratisnya nonaktif.
Selain itu kartu tersebut dinyatakan tak berlaku oleh lembaga pelayanan kesehatan, lantaran pemegangnya ditengarai terlibat judi online (Judol). Dua hal tersebut, banyak tak diketahui oleh pemegang kartu BPJS.
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di wilayah Tuban saat dimintai informasi menyatakan, banyak warganya yang mengeluh akibat kartu BPJS tak bisa dipakai lagi berobat. Mereka tak tahu penyebab pemblokiran kartu berobat gratis yang dibiayai pemerintah tersebut.
“Setelah kita cari penyebabnya ternyata karena ada perubahan Desil, dan indikasi judi online,” kata Kepala Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Tuban, Darsono, kepada wartawan.
Menurutnya, misalkan ada orang yang didata tidak mampu, namun terdeteksi data transaksinya di toko online itu banyak. Dari transaksi yang besar itu akan menaikkan angka Desil keluarganya.
Terdata di desa ini tercatat sebanyak 17 keluarga kartu BPJS-nya nonaktif. Saat ini pihak desa tengah memproses ke dinas dan instansi terkait, agar kartu berobat warga tersebut bisa aktif kembali.
Nasib serupa menimpa warga Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Tuban. Di desa yang terkenal dengan seni tradisi Tayub ini terdata sebanyak 27 keluarga kartu BPJS-nya nonaktif.
Setelah melakukan penelusuran di lapangan, menurut Kades Wolutengah, Rasdan, keluarga Desil rendah yang melakukan transaksi online di atas kemampuannya datanya akan terekam. Terjadinya transaksi lewat ponsel tersebut, akhirnya meningkatkan angka Desil keluarga yang bersangkutan. Selain itu ponsel warga yang terdeteksi melakukan transaksi judi online, menyebabkan nonaktifnya kartu BPJS mereka.
Sejauh ini warga banyak yang tidak tahu ponselnya digunakan anaknya, menginstal aplikasi judi online. Ditemukan juga ponsel milik warga dioperasikan orang lain untuk judi online, tanpa sepengetahuan pemiliknya.
“Warga bisa mengajukan pengaktifan kembali dengan membuat surat pernyataan, jika memang itu benar-benar bukan mereka yang melakukan judi online,” ujar Rasdan.
Dikonfirmasi secara terpisah Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyatakan, pihaknya seringkali menerima keluhan dari masyarakat terkait nonaktifnya kartu BPJS kesehatan tersebut. Komisi ya juga telah menjembatani ke dinas instansi terkait, agar kartu warga tersebut bisa aktif kembali.
“Kami menyarankan Dinsos melakukan verifikasi faktual dengan melakukan cek ke lapangan, kan kasihan kalau yang kartunya dinonaktif benar-benar keluarga tidak mampu,” ujar politisi PKB tersebut.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban, Sugeng Purnomo, menyatakan, jika warga terindikasi melakukan judi online maka secara otomatis nonaktif BPJS-nya. Hal ini juga berlaku untuk bantuan sosial lainnya.
Walau demikian, masyarakat bisa melakukan penyanggahan dengan cara membuat surat keterangan ke pemerintah desa masing-masing.
“Kalau bisa membuktikan tidak terlibat, itu bisa, tapi kalau memang terbukti dia melakukan judi online itu yang tidak bisa,” ujarnya
Selain itu juga bisa disebabkan adanya anomali DTSEN. Ia contohkan, adanya warga yang memang tergolong tidak punya, namun terdata memiliki mobil.
“Jadi kadang ada keluarga yang namanya dipinjam saudaranya untuk beli mobil, padahal dia tidak punya, nah ini bisa melakukan penyanggahan melalui pilar sosial atau ke desa,” kata Sugeng.
Menurut Sugeng, setiap bulan pihaknya mengirim laporan dari pilar sosial yang telah direkap ke Kementerian Sosial untuk melakukan pemutakhiran data. Sedangkan prosesnya di pusat ia tidak bisa memastikan kapan selesainya.
Selain masalah judi online dan Desil, kartu BPJS yang sudah lama tidak dimanfaatkan juga terkadang akan otomatis non-aktif. Hal ini oleh sistem dinilai pemilik kartu tidak membutuhkan. (Lhw)
