SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kembali berkembang. Setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) membawa perkara tersebut ke persidangan, kini giliran penyidik Polres menetapkan tersangka dalam kasus serupa, dengan objek tahun anggaran berbeda.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro menetapkan satu tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo tahun anggaran 2023 dan 2025. Berdasarkan penghitungan sementara, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai antara Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Kepala Satreskrim Polres Bojonegoro, AKP Cipto Dwi Leksana, membenarkan penetapan tersangka tersebut. Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).
“Sudah ada tersangkanya, kemarin kita (kami, red.) gelar perkara di Polda Jatim,” katanya kepada Suarabanyuurip.com di Mapolres Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Namun, perwira pertama polisi ini belum mengungkap identitas maupun jabatan tersangka. Dia hanya memastikan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut saat ini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro.
Alumus SMA Negeri 1 Bojonegoro ini menjelaskan, perkara yang ditangani kepolisian berbeda dengan kasus yang sebelumnya ditangani Kejari Bojonegoro. Perbedaan utamanya terletak pada periode penggunaan anggaran desa yang menjadi objek penyidikan.
“(beda) Yang kemarin ditetapkan oleh kejaksaan, cuma di kita (Polres) beda tahun anggaran. Kita hanya mengambil dua tahun anggaran saja,” jelasnya.
Cipto, sapaan akrabnya menyebut penyidikan kepolisian berfokus pada pengelolaan keuangan Desa Drokilo tahun anggaran 2023 dan 2025. Dari hasil penghitungan sementara, dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Sebelumnya, Kejari Bojonegoro telah menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024. Dalam perkara tersebut, mantan Kepala Desa Drokilo, Sutrisno, telah ditetapkan sebagai terdakwa.
Berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro menuntut Sutrisno dengan pidana penjara selama delapan tahun. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan pada Kamis (8/10/2026).
Pada desa yang sama tersebut, kini aparat penegak hukum menangani dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Drokilo pada lima tahun anggaran berbeda, yakni 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Perkara tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024 ditangani Kejari Bojonegoro, sedangkan tahun anggaran 2023 dan 2025 menjadi objek penyidikan Polres Bojonegoro.(fin)
