SuaraBanyuurip.com – Kepastian hak daerah atas hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) menjadi agenda utama yang diperjuangkan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET). Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, yang menjabat Ketua Dewan Pengurus ADPMET periode 2025–2030, turut mengambil peran dalam mengawal kepentingan daerah penghasil migas di tingkat nasional.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026). Mengusung tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas, forum yang berlangsung 16–18 November 2026 itu membahas penguatan regulasi agar daerah memperoleh manfaat ekonomi yang lebih pasti, transparan, dan adil dari pengelolaan migas.
Salah satu agenda utama adalah mendorong revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. ADPMET mengusulkan kepastian pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi BUMD sebagai mitra setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas.
Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, dalam paparannya menyoroti belum transparannya perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah. ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah.
Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di setiap daerah penghasil mendapat kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen. Langkah ini penting untuk memperluas keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas sekaligus memastikan kontribusi produksi sejalan dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah.
Bagi Blora, kata Andang Bachtiar, agenda tersebut memiliki arti strategis. Sebab, Blora memiliki pengalaman mengelola PI 10 persen melalui Badan Kerja Sama (BKS) PI Blok Cepu.
”Selain PI, rapat kerja juga membahas optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri,” ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si., menjelaskan, meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung perizinan, konsultasi pengelolaan wilayah kerja, dan penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama.
”Keberhasilan PI 10 persen tidak cukup diukur dari pengalihan hak kepada BUMD. Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” katanya.
Usai mengikuti rapat kerja, Bupati Arief Rohman mengatakan, perjuangan hak daerah penghasil migas semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya cermat menggunakan anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Arief, melalui ADPMET, pemerintah daerah perlu bersama-sama mendorong penguatan regulasi dan tata kelola migas agar daerah penghasil memperoleh kepastian hak dan manfaat ekonomi yang proporsional.
“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Rapat kerja tersebut dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, , Sekjen ADPMET, Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Adhy Karyono.(red/ali)





